Bantul, REDAKSI17.COM – Gejolak di internal Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bantul akhirnya meledak. Dipicu oleh kekecewaan yang berlarut-larut terkait manajemen organisasi, transparansi keuangan, hingga polemik Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru, belasan Pengurus Anak Cabang (PAC) nekat melakukan aksi penyegelan Kantor DPC PPP Bantul pada Kamis malam Jumat kemarin.
Aksi berani ini dimotori oleh mayoritas kader dari tingkat bawah yang merasa aspirasi mereka terus diabaikan oleh jajaran pengurus di tingkat atas, khususnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ketua PAC PPP Sedayu, Supardiono, yang bertindak sebagai juru bicara perwakilan PAC menyatakan bahwa ketidakpuasan ini sebenarnya sudah muncul sejak sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab).
“Kekecewaan itu terkait pengelolaan organisasi partai politik secara umum, terlebih lagi terkait dengan pengelolaan keuangan yang memang tidak sesuai dengan harapan kami semua, tidak sesuai dengan harapan kader dan simpatisan di tingkat paling bawah,” ujar Supardiono.
Suasana semakin keruh setelah terungkap adanya kejanggalan dalam penyusunan pengurus hasil Muscab terkini. Salah satu anggota tim formatur mengungkapkan bahwa SK Pengurus Baru diduga telah keluar secara sepihak sebelum tim formatur selesai menyelesaikan tugasnya.
“Formatur belum selesai kerja tapi SK pengurus yang baru sudah keluar. Kami formatur membawa amanah dari PAC-PAC lain soal nama-nama pengurus, tapi ternyata apa yang kami bawa tidak didengar dan tidak diakomodir,” kata Supardiono.
Sebelum melakukan aksi ekstrem ini, para kader mengaku sudah mencoba menempuh jalur damai dengan melayangkan surat resmi ke pihak DPW PPP DIY sebanyak dua kali untuk meminta *tabayun* (klarifikasi). Namun, upaya tersebut bertepuk sebelah tangan.
Puncaknya pada Kamis malam, para pengurus PAC dan Pengurus Harian (PH) lama telah berkumpul di Kantor DPC PPP Bantul dengan harapan pihak DPW hadir untuk bermusyawarah. Karena pihak yang diharapkan tidak kunjung datang, forum sepakat mengambil langkah tegas dengan menyegel kantor partai berlambang Ka’bah tersebut.
“Ini adalah bentuk langkah untuk menunggu respons dari pihak terkait, terutama bapak-bapak kami di DPW, agar merespons apa yang kami kehendaki bersama, setidaknya untuk bertemu dan bertabayun,” tambah Supardiono.
Aksi penyegelan ini didukung kuat oleh 12 dari total 17 PAC yang ada di Kabupaten Bantul. Angka ini diprediksi masih bisa bertambah seiring menguatnya solidaritas di tingkat arus bawah.
Mereka kini memberikan tenggat waktu (ultimatum) selama 2 x 24 jam bagi DPW PPP DIY untuk memberikan respons positif dan menemui mereka. Jika dalam waktu yang ditentukan tetap tidak ada itikad baik, massa mengancam akan menggelar aksi atau gerakan yang jauh lebih masif.
“Tuntutan kami jelas, kami menuntut perubahan total! Baik itu struktur kepengurusan maupun sistem perjalanan organisasi partai. Semua harus dirombak dan diperbaiki bersama sesuai rel yang sebenarnya, termasuk pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” pungkas Supardiono.
