Kulon Progo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat komitmen transformasi digital melalui Forum Smart City 2026 sebagai upaya menghadirkan pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan berorientasi kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kulon Progo Agung Kurniawan di Kulon Progo, Kamis, menegaskan digitalisasi tata kelola pemerintahan merupakan langkah efektif memotong alur birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit.

“Kami ingin seluruh perangkat daerah dari kabupaten hingga kelurahan memiliki semangat yang sama. Dengan digitalisasi, pelayanan tidak hanya menjadi lebih efisien dari segi waktu dan anggaran, tetapi juga akuntabel sehingga masyarakat mendapatkan haknya dengan lebih mudah,” katanya.

Ia mengatakan dengan komitmen di Forum Smart City 2026 ini, masyarakat Kulon Progo diproyeksikan akan segera menikmati tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan warga melalui birokrasi yang lebih ringkas dan tepat sasaran.

Selain itu, dalam sinergi antar-lembaga dan partisipasi aktif masyarakat, Pemkab Kulon Progo menargetkan penerapan kota pintar ini dapat segera menyentuh seluruh sendi kehidupan warga.

“Selain itu, mencerminkan wajah birokrasi modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” katanya.

Dalam forum tersebut, pakar teknologi dari UGM Prof Jazi Eko Istiyanto menekankan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data.

Ia menjelaskan integrasi data yang akurat memungkinkan pemerintah mengambil keputusan yang ekonomis dan tepat sasaran, seperti dalam penyaluran bantuan sosial maupun beasiswa, tanpa harus bergantung pada laporan manual yang berisiko tidak valid.

Selain aspek efisiensi dan efektivitas, pemerintah daerah juga terus mengedepankan nilai normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan tetap berlandaskan pada regulasi yang berlaku, serta mengutamakan prinsip inklusivitas agar seluruh warga, hingga di tingkat kelurahan, mendapatkan akses layanan yang setara,” katanya.

Menurut dia, transformasi ini diproyeksikan tidak hanya mempermudah urusan administrasi warga, tetapi juga menjadi instrumen untuk memetakan potensi sumber daya daerah secara presisi.

“Dengan tata kelola yang cerdas, pemerintah daerah optimistis dapat menciptakan iklim ekonomi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan,” katanya.