Bali,REDAKSI17.COM – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menegaskan komitmen Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mendukung arah kebijakan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan karakter dan keunggulan daerah dalam transformasi ekonomi. Hal tersebut disampaikan Sri Paduka dalam Rapat Konsultasi DPR RI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di The Meru Sanur, Bali, Kamis (02/07).
Sri Paduka menyebut, DIY bukan daerah berbasis sumber daya alam besar. Kekuatan DIY ada pada manusia, pendidikan, budaya, kreativitas, pariwisata, UMKM, dan inovasi. “Karena itu, bagi DIY pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi, tetapi juga pertumbuhan harus berkualitas, menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM, menjaga ruang hidup budaya, memperhatikan daya dukung wilayah, ramah lingkungan, dan menekan ketimpangan antarwilayah,” kata Sri Paduka.
Disampaikan Sri Paduka, momentum ekonomi DIY saat ini berada pada tren yang positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi DIY tumbuh 5,84 persen year on year, dengan pertumbuhan tertinggi dari akomodasi dan makan minum sebesar 11,59 persen. Hal ini menunjukkan, pariwisata, konsumsi, pendidikan, dan jasa masih menjadi penggerak utama.
“Tantangannya adalah menjadikan momentum tersebut sebagai pintu masuk investasi produktif yang memperluas nilai tambah lokal,” ucap Sri Paduka.
Dalam investasi, DIY mengusulkan agar sinkronisasi pusat-daerah tidak hanya mengukur dari nilai realisasi investasi, tetapi juga kualitas dampaknya. Tenaga kerja lokal yang terserap, penggunaan produk dalam negeri dan UMKM lokal, kontribusi terhadap hilirisasi ekonomi daerah, serta peningkatan produktivitas.
Sepanjang 2025, realisasi investasi DIY pun diungkapkan telah melampaui 10 triliun rupiah. Meskipun demikian, menurut Sri Paduka yang lebih penting adalah kualitas dan manfaat dari investasi itu sendiri.
Terkait hilirisasi, Sri Paduka mengungkapkan bahwa DIY berharap agenda nasional memberi ruang bagi daerah nontambang. Hilirisasi DIY adalah hilirisasi pengetahuan, budaya, pertanian, perikanan, kriya, fashion, kuliner, ekonomi digital, pendidikan, health services, wellness tourism, dan agroindustri.
“Ini tentu saja relevan dengan transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia maju, karena nilai tambah tidak selalu lahir dari ekstraksi sumber daya alam,” sebut Sri Paduka.
Pada sektor pariwisata, DIY perlu naik kelas dari mass tourism menuju quality tourism. Di mana targetnya bukan semata jumlah kunjungan, tetapi lama tinggal yang lebih panjang, belanja wisatawan yang lebih tinggi, pengalaman budaya yang autentik, serta keterhubungan langsung dengan desa wisata, UMKM, kuliner, kriya, pertunjukan seni, dan ekonomi kreatif lokal.
“Terakhir, tentu saja ini juga merupakan suatu hal penting dimana konektivitas Selatan Jawa, logistik, energi, dan dukungan fiskal perlu menjadi agenda nasional,” papar Sri Paduka.
Lebih lanjut, Sri Paduka menambahkan, integrasi YIA, JJLS, Jalur Kereta Api, Jalan Nasional, Kawasan Pesisir Selatan, serta DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan akan membantu mengurangi ketimpangan utara-selatan dan memperluas pusat pertumbuhan baru. Namun, agenda tersebut perlu ditopang logistik pangan, cold chain, distribusi energi, dan fleksibilitas fiskal yang konsisten dengan beban pembangunan daerah.
Untuk itu, Sri Paduka pun menggarisbawahi tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat. Pertama adalah terkait pembangunan mekanisme investasi berbasis kinerja daerah. Indikatornya bukan hanya nilai investasi, tetapi serapan tenaga kerja lokal, produktivitas, UMKM lokal, ekonomi hijau, dan hilirisasi daerah.
Kedua, yakni perkuat ekosistem pariwisata ekonomi kreatif, yaitu integrasi pendanaan, digitalisasi promosi, peningkatan SDM, pembiayaan UMKM kreatif, dan pengembangan destinasi berbasis budaya lokal. Sedangkan yang ketiga, percepat konektivitas terkait di dalamnya, meliputi logistik, energi, wilayah, integrasi YIA, JJLS, kereta api, jalan nasional, cold chain, dan koridor selatan Jawa lintas provinsi.
“Bagi DIY, pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi akan lebih bermakna apabila tumbuh dari kekuatan daerah, menyerap tenaga kerja lokal, menghidupkan UMKM, menjaga kebudayaan. Karena itu, sinkronisasi pusat daerah perlu bergerak dari koordinasi administratif menuju kolaborasi yang substantif, yang memberi ruang bagi karakter dan keunggulan masing-masing daerah,” pungkas Sri Paduka.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas menekankan, pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata sebagai lokasi pelaksanaan program nasional. “Jadi kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Maka, keberhasilan pembangunan nasional itu sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebutuhan nyata yang dihadapi daerah,” ujar GKR Hemas.
Dalam sambutannya, menurut GKR Hemas terdapat setidaknya tiga isu strategis yang memerlukan perhatian bersama. Pertama, sinkronisasi kebijakan investasi dan peningkatan daya saing daerah. Kedua, penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ketiga, distribusi energi, logistik, dan konektivitas wilayah.
Dalam paparannya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso menyampaikan, daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, keberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah, sehingga potensi ekonomi masing-masing wilayah perlu dioptimalkan.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan sejumlah sektor prioritas yang akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi, yakni pertanian, industri manufaktur, ekonomi digital, dan energi. Pada sektor pertanian, fokus diarahkan pada hilirisasi dan penguatan ketahanan pangan. Sementara itu, sektor manufaktur didorong melalui pengembangan industri otomotif nasional, semikonduktor, serta revitalisasi industri padat karya. Adapun sektor digital dipacu melalui pengembangan pusat data (data center) dan ekonomi digital, sedangkan sektor energi diarahkan pada penguatan ketahanan energi dan pemanfaatan energi bersih.
Selain penguatan sektor prioritas, pemerintah juga menjalankan sejumlah program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan pembangunan tiga juta rumah. Menurut Susiwijono, program-program tersebut diharapkan tidak hanya menjaga laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian desa, serta membuka lapangan kerja baru.
Untuk mempercepat produktivitas, lanjutnya, pemerintah terus mendorong peningkatan keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia usaha, penyederhanaan perizinan berusaha, reformasi sektor keuangan, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor-sektor produktif yang berorientasi ekspor. Dari sisi pembiayaan, pemerintah membuka ruang yang lebih luas bagi investasi, baik melalui penanaman modal asing maupun pembiayaan di luar APBN, termasuk melalui Danantara.
Langkah tersebut turut didukung berbagai kebijakan deregulasi, penyelesaian hambatan investasi (debottlenecking), sinergi fiskal dan moneter, serta penguatan stabilitas sektor keuangan. Menutup paparannya, Susiwijono menegaskan bahwa keberhasilan transmisi kebijakan di daerah memerlukan dukungan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah, pemanfaatan potensi ekonomi sesuai karakteristik masing-masing wilayah, serta skema pembiayaan yang mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Humas Pemda DIY
