Umbulharjo,REDAKSI17.COM-Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar rapat dinas di Ruang Bima, Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Senin (6/7/2026). Rapat dinas ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo serta didampingi Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan.
Rapat dinas tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah yang telah berjalan selama semester pertama tahun 2026. Dalam kesempatan itu, masing-masing perangkat daerah memaparkan perkembangan program, capaian kinerja, hingga berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.
Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah perkembangan pengolahan sampah di Kota Yogyakarta, yang dipaparkan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Rajwan Taufiq.
Rajwan menjelaskan, pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta terus diperkuat melalui sejumlah strategi, salah satunya pembangunan biopori jumbo yang menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan sampah organik dari sumbernya.
Program tersebut, kata dia, terus menunjukkan progres yang cukup baik dan menjadi salah satu instrumen pengolahan sampah yang efektif di tingkat wilayah.
Ia memaparkan, pada tahun 2026 Pemkot Yogyakarta menargetkan pembangunan sebanyak 400 titik biopori jumbo. Hingga 30 Juni 2026, jumlah biopori jumbo yang telah terbangun mencapai 286 titik. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sebanyak 114 titik untuk memenuhi target pembangunan tahun ini.
“Pada tahun 2026 ini akan dibangun 400 titik biopori jumbo. Sampai per 30 Juni 2026 sudah terbangun 286 titik, sehingga masih kurang 114 titik lagi. Kami menargetkan seluruh kekurangan itu dapat direalisasikan pada triwulan berikutnya,” ungkapnya.
Rajwan menambahkan, apabila target pembangunan 400 titik pada tahun 2026 dapat tercapai seluruhnya, maka total biopori jumbo yang dimiliki Kota Yogyakarta hingga akhir tahun 2026 akan mencapai 1.000 titik. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari pembangunan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
“Pada tahun 2025 kami sudah membangun 600 titik biopori jumbo. Kemudian pada tahun 2026 ini ditambah lagi 400 titik. Jadi pada akhir tahun nanti totalnya akan ada 1.000 titik biopori jumbo di Kota Yogyakarta,” jelasnya.
Menurut Rajwan, pembangunan biopori jumbo tidak hanya menjadi simbol keseriusan Pemkot Yogyakarta dalam menangani persoalan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan pola pengelolaan sampah yang lebih terdesentralisasi.
Melalui biopori jumbo, sampah organik dapat dikelola langsung di wilayah, sehingga volume sampah yang harus diangkut keluar dapat ditekan secara signifikan.
Selain memaparkan perkembangan pembangunan, Rajwan juga menjelaskan hasil pemanenan biopori jumbo yang telah dilakukan di berbagai wilayah. Hingga saat ini, panen biopori jumbo tercatat telah berlangsung di 200 titik yang tersebar di 37 kelurahan di Kota Yogyakarta. Dari hasil pemanenan tersebut, material organik yang telah terurai kemudian diolah menjadi pupuk kompos.
“Pupuk kompos hasil panen biopori jumbo ini memiliki manfaat ganda. Selain menjadi produk turunan dari pengelolaan sampah organik, kompos tersebut juga dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung penghijauan lingkungan, pemeliharaan taman, hingga kegiatan pertanian perkotaan yang mulai dikembangkan di sejumlah wilayah,” imbuhnya.
Rajwan menilai, keberadaan biopori jumbo sejauh ini cukup efektif dalam membantu menekan timbulan sampah organik di tingkat masyarakat. Karena itu, pihaknya terus mendorong penguatan kolaborasi dengan wilayah, kelurahan, kampung, hingga berbagai komunitas untuk memperluas cakupan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasi atas capaian dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menangani persoalan sampah, khususnya melalui pengembangan biopori jumbo.
Hasto menilai, hasil yang dicapai saat ini menunjukkan bahwa persoalan yang semula dianggap sulit dapat diselesaikan apabila dikerjakan secara serius, konsisten, dan melibatkan semua pihak.
Ia mengungkapkan, penanganan sampah di Kota Yogyakarta saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Bahkan, dalam tiga bulan terakhir, sampah di Kota Yogyakarta disebut telah habis di wilayah, sehingga tidak lagi dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan.
“Dulu yang kita anggap sulit ternyata kalau kita jalankan dengan serius pasti bisa. Hebatnya, sudah tiga bulan ini sampah di Kota Yogyakarta habis di wilayah. Kita sudah tidak mengirimkan sampah ke TPA Piyungan,” ujar Hasto.
Meski demikian, Hasto menilai upaya penguatan pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada capaian yang sudah ada. Ia meminta agar pembangunan biopori jumbo terus diperluas, termasuk menyasar area-area yang memiliki timbulan sampah organik cukup besar, seperti pasar tradisional.
Secara khusus, Hasto meminta agar biopori jumbo juga dibangun di lingkungan pasar tradisional. Menurutnya, keberadaan fasilitas pengolahan sampah organik di kawasan pasar sangat penting untuk menekan penumpukan sampah, terutama sampah sisa sayur, buah, dan bahan pangan lain yang volumenya cukup besar setiap hari.
“Terkait biopori jumbo, saya minta juga dibuat di area pasar tradisional. Beberapa waktu lalu saat sidak di Pasar Ngasem, sampahnya masih banyak sekali. Ini harus menjadi perhatian bersama agar pasar juga bisa menjadi bagian dari ekosistem pengelolaan sampah yang lebih baik,” tegas Hasto.
Menurut Hasto, pasar tradisional merupakan salah satu titik penting dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Jika sampah di kawasan pasar dapat ditangani langsung melalui fasilitas seperti biopori jumbo, maka beban pengangkutan sampah akan berkurang, kebersihan pasar lebih terjaga, dan dampak lingkungan pun bisa ditekan.
