Yogyakarta ,REDAKSI17.COM — Proyek pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY di Jalan Kenari terus menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Proyek ini diproyeksikan bisa segera rampung pada akhir tahun 2026.
Sekretaris DPRD DIY, Yudi Ismono, memastikan bahwa pengerjaan fisik bangunan berjalan tepat waktu tanpa kendala berarti. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di Kantor Setwan DPRD DIY, Yogyakarta, pada Selasa (14/07).
“Kebetulan sampai dengan minggu ini, kita masuk ke minggu ke-69. Dalam progres fisik sudah berada di angka 81,7 persen, artinya proyek ini berjalan on the track sesuai dengan target yang ditetapkan oleh kontrak,” ujar Yudi memaparkan kondisi di lapangan.
Mengacu pada dokumen kontrak kerja, proyek ini dijadwalkan berakhir pada 6 Desember 2026 yang sekaligus menjadi momen serah terima kunci. Setelah tahapan pengecekan akhir kelengkapan gedung selesai, mobilisasi pemindahan seluruh aktivitas dewan dari Malioboro ke Jalan Kenari akan dikebut pada rentang waktu Januari hingga Februari 2027.
Langkah pemindahan pusat wakil rakyat ini tentu bukan tanpa alasan yang matang. Faktor pelestarian sejarah, penjagaan sumbu filosofi, hingga iklim perputaran roda ekonomi warga menjadi pertimbangan utamanya.
“Gedung DPRD yang lama ini merupakan bagian dari cagar budaya dan menyatu dengan Teras Malioboro sisi utara. Nantinya kawasan tersebut akan digabung menjadi satu obyek gedung, entah itu museum atau galeri,” jelas Yudi mengenai rencana pemanfaatan aset lama.
Selain menyelamatkan aset sejarah, pemindahan ini menjadi langkah nyata dalam memproteksi Sumbu Filosofi Yogyakarta. Ke depannya, tata ruang kawasan Malioboro diharapkan dapat segera dikembalikan pada nuansa budaya yang lebih kental dan asri.
Di sisi lain, upaya menjaga kondusivitas perekonomian di jantung kota wisata juga menjadi alasan yang tak kalah mendesak. Selama bertahun-tahun, lokasi gedung DPRD yang berada tepat di pusat wisata kerap menjadi titik sentral massa, yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi aktivitas perputaran ekonomi para pedagang.
“Setiap ada konsentrasi massa, dampaknya tentu terasa pada perekonomian Malioboro. Kalau durasinya singkat mungkin tidak masalah, tapi kalau berjam-jam sampai pagi, ini yang kasihan dengan aktivitas ekonomi warga di sana,” ungkapnya.
Sebagai jalan keluarnya, rancangan gedung baru di Jalan Kenari didesain dengan menyediakan hamparan area terbuka yang sangat luas di bagian depan. Fasilitas fisik ini sengaja disiapkan agar masyarakat memiliki ruang penyampaian aspirasi yang lebih representatif, leluasa, dan terfasilitasi dengan baik.
“Kita pastikan di area gedung baru ini depannya luas, sehingga masyarakat yang hadir bisa difasilitasi di area pelataran tanpa harus masuk ke dalam gedung. Ini jauh lebih aman dan tentunya tidak bersinggungan langsung dengan urat nadi perekonomian yang ada di Jogja,” tambah Yudi.
Gedung baru yang menelan nilai kontrak akhir sebesar Rp 307 miliar ini juga mengusung konsep arsitektur yang cukup memanjakan mata. Yudi menyebut bangunan ini memiliki karakter mungguh, yang merupakan perpaduan apik antara gaya arsitektur modern, nuansa khas Jogja, dan sedikit sentuhan kolonial.
Demi menjaga integritas tata kelola, proyek megah berlantaikan empat plus rubanah ini mendapat pengawalan berlapis dari berbagai instansi eksternal seperti KPK, LKPP, BPKP, hingga kepolisian. Yudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerapkan sistem pengawasan super ketat melalui proses audit yang selalu dilakukan sebelum setiap pembayaran termin dicairkan.
“Ini mungkin satu-satunya gedung yang selama proses pembangunannya tidak ada temuan dari pihak eksternal, termasuk saat diperiksa BPK. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah bangunan integritas yang istimewa untuk Jogja yang istimewa,” tutup Yudi.
Humas Pemda DIY
