Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari/Foto: Ari Saputra/detikFoto
Jakarta,REDAKSI17.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan MBG tidak akan diberikan lagi kepada anak-anak yang berasal dari desil sosial 8-10.
Penataan penerima manfaat ini dibahas langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang dihelat Rabu sore kemarin.
“Pokoknya soal penataan penerima manfaat, ya. Tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ya ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali gitu kan kalau desil 8, 9, 10, itu memang tidak akan diberikan lagi,” beber Agustina usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Dalam diskusi yang dilakukan di Istana, Agustina bilang dilema muncul apabila menghentikan MBG kepada anak orang kaya. Menurutnya, ada beberapa sekolah yang muridnya tercampur dari semua golongan tingkat sosial.
“Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50% desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak,” beber Agustina.
Menurutnya Prabowo meminta semua hal harus dikaji dengan baik dan tidak buru-buru. Sebab, kebijakan MBG penerimanya sudah mencapai 63 juta orang.
“Pak Presiden minta dikaji lah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden, ya. Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Kan ini sudah 63 juta penerima manfaat, memang tidak mudah. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari aspek ini, pertimbangkan dari aspek ini,” jelas Agustina.
Dia mengaku mendapatkan waktu untuk mengkaji hal itu semua dalam satu bulan ke depan. Menurutnya pesan Prabowo jelas, program MBG saat ini jangan digarap dengan terburu-buru.
“Nah, Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi. Kemudian misalnya ada usulan bagaimana kalau level ini tidak diberikan lagi, diskusi tadi nih, kan namanya rapat ada diskusi, ada usulan, ada setuju, ada tidak setuju. Kembali lagi Pak Presiden intinya adalah silakan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati,” ujar Agustina.
