Beranda / Hikayat Seni dan Budaya / Kedudukan Kutoarjo Pasca Perang Diponegoro

Kedudukan Kutoarjo Pasca Perang Diponegoro

Ilustrasi Peta Karesidenan Bagelen tahun 1850an
Pasca Perang Diponegoro tahun 1830-an, Belanda ternyata pernah menyetarakan kedudukan antara Kutoarjo dan Purworejo.
Kutoarjo dijadikan Ibukota Kabupaten Semawung. Sedangkan Purworejo dijadikan Ibukota Kabupaten Brengkelan.
Tak berselang lama kemudian, 2 nama Kabupaten tersebut diganti mengikuti nama Ibukotanya, yaitu menjadi Kabupaten Kutoarjo dan Kabupaten Purworejo.
Menurut Babad Ambal, sampai kurang lebih 40 tahun pasca dibentuk, wilayah Kabupaten Kutoarjo ‘tidak bisa mencicipi air asin’.
Barulah kemudian setelah Kabupaten Ambal dihapus pada tahun 1872, Kutoarjo mendapatkan limpahan wilayah sehingga bagian selatan menjadi berbatasan dengan Samudera Hindia.
Keberlangsungan Kabupaten Kutoarjo tercatat hanya bertahan 1 abad lebih sedikit.
Pada April 1933, Bupati Kutoarjo terakhir K.R.A.A Purbohadikusumo wafat. Dan pada tahun yang sama, Kabupaten Kutoarjo resmi dihapus. Adapun wilayahnya, kemudian digabungkan ke Kabupaten Purworejo mulai 1 Januari 1934.
Kabupaten Purworejo pun menjadi lebih luas pasca penggabungan wilayah tersebut.
Namun, untuk Kota Purworejonya sendiri, walaupun tetap menjadi Ibukota Kabupaten, ternyata bisa dibilang masih setara dengan Kota Kutoarjo yang sudah turun kasta menjadi kota kawedanan sekaligus kota kecamatan.
Walaupun dari segi fasilitas secara umum masih sedikit unggul, namun dari segi urban kepadatannya ternyata masih unggul Kutoarjo.
Menurut proyeksi BPS tahun 2024, kepadatan wilayah Kecamatan Kutoarjo mencapai 1.612 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Purworejo 1.607 jiwa/km². Sangat sedikit bedanya memang, namun itu menandakan Kutoarjo ‘tetap setara’ walaupun kini sudah tak setara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *