Oleh: Kawan Nazar
Ancaman mogok nasional dari Asosiasi Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menelanjangi satu kenyataan pahit: program ini sejak awal tidak digerakkan oleh altruisme pemenuhan gizi, melainkan kalkulasi untung-rugi. Ketika urusan isi piring anak sekolah diperdebatkan di atas meja hitung-hitungan unit cost, margin laba, dan keterlambatan termin pembayaran, topeng “kemitraan demi bangsa” itu resmi runtuh. Ini adalah murni persoalan bisnis.
Ironisnya, gertakan mogok ini justru berpotensi disambut dengan helaan napas lega oleh publik. Jika kompor dapur-dapur MBG benar-benar padam, itu akan menjadi blessing in disguise—sebuah berkah tersembunyi bagi bangsa yang tengah terengah-engah.
Pertama, APBN tidak perlu lagi dikuras untuk program yang kian dinilai mubazir dan membebani fiskal secara ugal-ugalan. Di tengah kesulitan keuangan negara, memaksakan program megah yang memicu pemburukan ekonomi adalah sebuah kebebalan kebijakan. Kedua, tekanan terhadap harga bahan pangan di pasar domestik berpeluang mereda. Sejak proyek ini berjalan, rantai pasok tersedot masif, memicu kelangkaan buatan dan lonjakan harga pangan yang mencekik daya beli masyarakat umum. Jika MBG berhenti, pasar punya kesempatan untuk kembali normal.
Namun, kita semua tahu, ancaman mogok ini kemungkinan besar hanyalah gertak sambal. Para pengusaha dapur itu tidak akan benar-benar pergi. Mengapa? Karena orientasi mereka adalah bisnis dan mereka telah menanam investasi modal yang tidak sedikit untuk infrastruktur dapur. Mereka sidah terjebak dalam Jebakan Modal Tertanam; maju kena mundur kena.
Di akar rumput, resistensi pun nyata. Pasca-libur sekolah, arus penolakan dari pihak sekolah kian deras. Bahkan, penolakan itu telah mengkristal hingga lahirnya fatwa haram menerima MBG di beberapa komunitasi karena dinilai membawa mudarat ekonomi dan sosial yang lebih besar dibanding manfaat gizinya.
Jika nanti pemerintah dipaksa melakukan penataan dan efisiensi anggaran secara ketat, wajah asli MBG akan terlihat: sebuah program yang secara bisnis sudah tidak feasible (layak). Ketika penataan itu dilakukan, para pengusaha akan sadar bahwa mengandalkan proyek negara yang rapuh bukanlah investasi yang aman. Berhentinya MBG bukan lagi sebuah bencana, melainkan jalan pulang menuju warasnya tata kelola ekonomi kita.
