Gunungkidul,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar forum strategis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul guna melakukan sinkronisasi indikator makro ekonomi dan evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran serta memastikan keselarasan data antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mencapai target pembangunan daerah, yang berlangsung di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Daerah Gunungkidul, Senin, (20/7/2026).
Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta, menyampaikan bahwa terdapat enam aspek data makro utama yang menjadi fokus evaluasi dari total 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD. Keenam indikator tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, rasio gini, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi.
Berdasarkan data yang dipaparkan, laju pertumbuhan ekonomi Gunungkidul pada tahun 2025 tercatat mencapai 5,47%**, yang berarti telah memenuhi target optimis RPJMD tahun 2026. Selain itu, angka kemiskinan berada di level 14,15%, dan rasio gini pada angka 0,33 yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin membaik.
“Namun, perlu kita tekankan perlunya upaya serius untuk mencapai target IPM tahun 2026 sebesar 74,13 dari capaian saat ini di angka 73,13.” ujar Sekda.
Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul, Agus Haranto, menjelaskan bahwa potret ekonomi daerah dihasilkan melalui berbagai pendekatan, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan produksi dan pengeluaran. Ia menekankan pentingnya kolaborasi data sektoral dari setiap OPD agar BPS tidak hanya bergantung pada proyeksi atau survei khusus.
“BPS berharap data-data dari SKPD dapat terintegrasi dalam sistem seperti ‘Dopadu’ milik Kominfo, sehingga proses rekonsiliasi data setiap triwulan dapat berjalan lebih efisien tanpa harus melalui proses persuratan yang panjang,” ujar Agus. Ia juga menambahkan bahwa sektor pertanian masih menjadi kontributor ekonomi terbesar di Gunungkidul, namun tantangan produktivitas dan usia petani yang menua tetap menjadi perhatian.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih memberikan arahan tegas bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus didasarkan pada data yang akurat dan real-time, bukan sekadar pelengkap administratif. Bupati mengkritik adanya keterlambatan pembaruan data oleh produsen data di tingkat OPD yang dinilai dapat menghambat pengambilan keputusan strategis.
“Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Saya tidak ingin lagi melihat ego sektoral; tidak ada satu pun indikator pembangunan yang dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja,” tegas Bupati. Ia menginstruksikan agar seluruh program perangkat daerah diselaraskan dengan tujuh Quick Wins pemerintah kabupaten, yaitu Bocah Pinter, Warga Sehat, Tani Makmur, UMKM Berdaya, Gunungkidul Berdikari, Pamong Layani Ngayomi, Warga Guyub dan Alam Lestari.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten akan mengagendakan paparan khusus dari setiap kepala perangkat daerah untuk membedah kontribusi nyata mereka terhadap enam poin indikator makro. Bupati mengharapkan program yang disusun ke depan berbasis data, memiliki target terukur, lokasi intervensi yang jelas, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Gunungkidul.
Forum ini ditutup dengan penekanan pada semangat gotong royong sebagai identitas bangsa yang harus diimplementasikan dalam pembangunan daerah guna menghadapi keterbatasan fiskal dan kompleksitas ekonomi global.
