“Untuk hadapi praktik under invoicing atau pelaporan-pelaporan palsu, saya kumpulkan KSSK, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan tim ekonomi kita, kita telah kumpul di Istana Merdeka, Ketua DEN juga hadir dengan beberapa penasehat ekonomi,” ungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Prabowo, rapat tersebut membahas langkah konkret untuk menghentikan praktik yang dinilai menyebabkan aliran dana dari hasil kekayaan alam Indonesia mengalir ke luar negeri.
“Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa mau kita teruskan ini aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri? Kekayaan kita, dari sumber daya kita. Mau kita teruskan? Mereka semua bilang, ‘jangan, Pak, jangan kita teruskan.’ Bagaimana caranya tidak kita teruskan? Akhirnya diusulkan lah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas milik bangsa dan negara,” jelasnya.
Prabowo menegaskan seluruh komoditas strategis yang berasal dari sumber daya alam Indonesia akan dikelola melalui sistem ekspor satu pintu. Komoditas tersebut meliputi nikel, karet, kelapa sawit, batu bara, hingga emas.
“Semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia, bumi air dan semua kekayaannya yang terkandung di dalamnya, itu milik bangsa Indonesia, nikel, karet, semuanya, kelapa sawti, batu bara, emas, sehingga kita terapkan ekspor satu pintu dan kita dirikan PT DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia,” pungkasnya.
