Yogyakarta,REDAKSI17.COM– Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, mengapresiasi capaian positif Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam upaya mengawal pendanaan pendidikan di Indonesia. Sri Paduka berharap, berbagai capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus diiringi dengan penguatan peran PGRI dalam menghadirkan gagasan serta langkah nyata yang memberikan kemaslahatan bagi para guru.
Pesan tersebut disampaikan Sri Paduka saat menerima kunjungan jajaran Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) di Gedhong Pareanom, Rabu (22/07). Kunjungan tersebut merupakan bentuk apresiasi PB PGRI kepada Pemerintah Daerah DIY atas komitmennya dalam memenuhi alokasi anggaran pendidikan. DIY dinilai telah melampaui ketentuan minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sejalan dengan mandat yang diemban PGRI untuk mengawal pendanaan pendidikan di Indonesia sesuai penugasan UNESCO sejak 2024.
Menyikapi hal tersebut, Sri Paduka menyampaikan, guru merupakan fondasi pertama pendidikan bagi anak di luar lingkungan keluarga. Oleh karena itu, PGRI diharapkan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga mampu menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas melalui berbagai kajian, gagasan, dan langkah konkret untuk mendukung pengembangan kompetensi guru agar mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan.
“Sehingga saya rasa penting bagi PGRI untjk tidak hanya berfokus pada kesejahteraan anggotanya saja, namun turut memberikan kemaslahatan bagi anggotanya. Perlu ada pemikiran berdasarkan kajian dan langkah-langkah konkret tentang bagaimana guru-guru dapat terus didukung dan dikembangkan untuk persiapan di masa depan,” tutur Sri Paduka.
Lebih lanjut, Sri Paduka mengapresiasi PGRI yang telah menaruh perhatian terhadap nasib guru, khususnya guru-guru muda yang masih berstatus honorer maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Menurutnya, para guru tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari beban kerja hingga kesejahteraan, sehingga memerlukan dukungan yang lebih besar untuk dapat bertahan.
“Kalau bisa saya menyampaikan, yang juga penting adalah bagaimana PGRI bisa menjadi jembatan. Kita harus menaruh perhatian terhadap guru-guru muda yang masih honorer dan paruh waktu. Karena pada akhirnya, mereka juga perlu diperhatikan,” jelas Sri Paduka.
Ditemui usai pertemuan, Sekretaris Jendral PB PGRI, Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, pihaknya turut membahas sejumlah persoalan yang sedang dihadapi dunia pendidikan, baik secara nasional maupun di DIY. Beberapa isu yang menjadi perhatian di antaranya adalah kekurangan tenaga guru serta upaya yang telah dijalankan PGRI dalam memperjuangkan guru honorer agar dapat diangkat menjadi PPPK maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Program kami di PB PGRI adalah satu juga guru itu bisa diangkat jadi PNS dan P3K. Sekarang ini kita sudah sampai pada angka lebih dari 744 ribu,” tegasnya.
Aji menambahkan, PB PGRI juga menggagas Gerakan 1 Juta Guru Mahir Coding dan AI dalam rangka meningkatkan kemampuan guru untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Melalui program tersebut, para guru didorong untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam menyusun materi pembelajaran, maupun penyelesaian kebutuhan administrasi sehingga berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
“PB PGRI dan PGRI Provinsi mengajak pada guru jangan anti AI, jangan anti teknologi. Kita yang penting memanfaatkan, karena kita sudah disediakan asisten dalam bentuk AI dan Coding yang kita bisa dapat dari mana saja,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI 2024-2029, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd menegaskan komitmen PGRI dalam menjalankan tiga fokus utama organisasi, yakni meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, memperjuangkan kesejahteraan anggota, serta memberikan perlindungan profesi bagi seluruh guru. Ketiga hal tersebut dipandang sebagai fondasi bagi para guru, untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian komunikasi PB PGRI bersama para kepala daerah di seluruh Indonesia, untuk mendorong pengalikasian anggaran guna menciptakan pendidikan bermutu bagi semua. “Diharapkan semua anak itu memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas. Itu dikaitkan dengan SDG nomor 4 yang kualitas pendidikan, bahwa “no one left behind”. tidak boleh ada satu pun anak yang ketinggalan untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya.
Ketua PGRI DIY, Dr. Didik Wardaya, SE, M.Pd menyampaikan, di DIY, kekurangan guru di DIY turut dipengaruhi mekanisme pendataan, di mana setiap tahun terdapat guru yang memasuki masa pensiun, sementara pemenuhan formasi belum sepenuhnya mengikuti data riil di lapangan. Dengan jumlah anggota PGRI DIY yang mencapai sekitar 24 ribu guru, ia berharap kebutuhan tenaga pendidik di DIY dapat segera terpenuhi, sehingga proses belajar mengajar dapat terus berjalan secara optimal.
“Jadi setiap tahun bagaimana kemudian harapan kita bisa terpenuhi supaya proses belajar mengajar itu bisa tetap berjalan dengan baik,” tutupnya.
Humas Pemda DIY
