Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menggelar The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 pada 9-10 September 2026. Dan DIY dianggap menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak pengalaman di bidang kebencanaan.
Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati usai bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Senin (10/08) di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Menurut Raditya, GFSR 2026 akan dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian agenda Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference ke-5 di Jakarta
“Kami dari BNPB saat ini sowan Ngarsa Dalem untuk mengundang beliau (Sri Sultan) pada acara Global Forum for Sustainable Resilience di Jakarta. Kenapa ini menjadi penting? Karena Yogyakarta memiliki pembelajaran yang sangat banyak di bidang kebencanaan. Pembelajaran yang paling penting adalah 20 tahun gempa Jogja 2006 dan sekarang sudah 2026, sehingga pengalaman beliau tentu sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
Raditya menuturkan, pada kedua agenda besar terkait kebencanaan itulah, BNPB berkeinginan untuk mengusung ide membangun resiliensi bangsa yang dimulai dari pelokalan di masyarakat. Karena pada dasarnya, untuk membangun resiliensi bangsa harus dimulai dari masyarakat sebagai people centered approach. Guna menuju ke sana, BNPB pun menggelar seminar-seminar pendahuluan, salah satunya di Yogyakarta terkait bagaimana peran dari lokal untuk menuju penguatan ketahanan masyarakat hingga level nasional.
“Selanjutnya, bersama Ngarsa Dalem kami juga membahas bagaimana mengangkat konsep sustainable resilience di mata dunia. Konsep ini sebenarnya sudah pernah diusung Indonesia juga tahun 2022 kemarin, saat Indonesia menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction,” jelasnya.
Menurut Raditya, tema sustainable resilience diusung Indonesia untuk menjadi ide yang menjadi perhatian dunia karena semua hal dapat masuk ke tema tersebut. Mulai dari resiliensi bencana, perubahan iklim, infrastruktur, resiliensi masyarakat, pembiayaan risiko, dan sebagainya. Upaya sustainable resilience ini nantinya akan membuka sektor-sektor lain agar setiap sektor tidak bekerja sendiri-sendiri.
“Kita lihat kejadian bencana saat ini juga tidak hanya karena alam saja faktornya, tapi juga karena ada perubahan iklim yang berdampak pada bencana, dan bencana bisa berdampak pada pembangunan, termasuk bagi lingkungan masyarakat. Karena itu, kita tidak bisa lagi bicara sendiri-sendiri, dan harapannya nanti tahun 2030 Indonesia bisa mengeluarkan konsep baru ini untuk global framework,” imbuhnya.
Raditya menyampaikan, terdapat lima pilar utama dalam mewujudkan resiliensi berkelanjutan, yaitu tata kelola yang baik, investasi berkelanjutan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan infrastruktur yang tangguh, serta partisipasi aktif masyarakat. Ia juga mengungkapkan, Indonesia tengah mempersiapkan kerangka nusantara untuk resiliensi berkelanjutan, sekaligus mengajukan diri sebagai tuan rumah Konferensi Dunia Pengurangan Risiko Bencana tahun 2030.
HUMAS DIY
