Washington,REDAKSI17.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran di tengah berakhirnya nota kesepahaman atau MoU selama 60 hari yang sebelumnya menjadi dasar pembicaraan antara Washington dan Teheran.
Trump menuntut Iran menyerah dalam perang yang melibatkan AS dan Israel.
Di saat yang sama, Trump mengancam akan melakukan serangan terhadap Oman jika negara tersebut dianggap menghambat upaya membuka kembali Selat Hormuz.
Dikutip Serambinews melalui Al Jazeera, Selasa (18/8/2026), Trump menyampaikan pernyataan tersebut dalam wawancara dengan Fox News pada Senin.
Trump mengatakan Iran harus “mengibarkan bendera putih tanda menyerah” dalam konflik yang telah berlangsung selama lima bulan.
Meski demikian, Trump mengaku tidak terburu-buru untuk mengakhiri perang tersebut.
“Saya tidak punya jadwal waktu,” kata Trump.
“Saya tidak terburu-buru,” lanjutnya.
Trump juga mengklaim pemerintahannya telah membuka jalur komunikasi rahasia secara langsung dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC.
Ia menggambarkan IRGC sebagai “pemain poker ulung” yang saat ini berada dalam kondisi terdesak.
Selain menekan Iran, Trump juga melontarkan ancaman kepada Oman yang selama beberapa pekan terakhir berperan dalam pembicaraan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang sangat penting bagi perdagangan energi dunia.
Sebagian besar kapal pengangkut minyak yang melintas dari kawasan Teluk menuju pasar global menggunakan jalur tersebut.
Iran sebelumnya melakukan blokade terhadap Selat Hormuz sehingga mengganggu lalu lintas kapal dan meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global.
Trump mengatakan AS dapat melakukan serangan terhadap Oman apabila negara tersebut dianggap menghambat kesepakatan pembukaan kembali selat.
“Jika Oman menghalangi, kami akan membombardir mereka habis-habisan,” ujar Trump.
Ancaman tersebut menambah ketegangan di kawasan karena Oman selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai pihak dan kerap menjadi mediator dalam konflik antara AS dan Iran.
Di tengah ancaman tersebut, pejabat Iran dan Oman telah melakukan pembicaraan selama berminggu-minggu untuk mencari mekanisme yang memungkinkan pelayaran komersial kembali melalui Selat Hormuz.
Iran disebut menginginkan pengawasan terhadap lalu lintas kapal yang melintasi jalur tersebut.
Pejabat Iran mengatakan kedua negara telah mencapai kesepakatan mengenai rute pelayaran baru.
Kementerian Luar Negeri Iran juga menyatakan bahwa Teheran dan Muscat sedang berupaya menyusun deklarasi bersama terkait mekanisme pelayaran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan mekanisme tersebut dirancang untuk melindungi kepentingan Iran dan Oman sekaligus memastikan kapal-kapal komersial dapat melintas dengan aman.
“Ini adalah pertama kalinya sebuah mekanisme dikembangkan untuk secara bersamaan melindungi hak kedaulatan kedua negara pesisir dan memastikan jalur aman bagi kapal-kapal komersial,” kata Baghaei.
Menurut Iran, mekanisme tersebut dapat menjadi jalan keluar untuk mengurangi ketegangan tanpa mengorbankan kepentingan kedua negara.
Baghaei juga menuduh AS dan Israel berusaha mengganggu proses pembicaraan antara Iran dan Oman.
Menurutnya, masalah utama dalam kebuntuan antara Teheran dan Washington bukan kurangnya mediator.
Iran justru menilai pemerintahan Trump terus mengandalkan pendekatan yang selama ini dianggap gagal.
Baghaei mengatakan kebijakan tekanan terhadap Iran telah dilakukan berulang kali, tetapi tidak berhasil mengubah posisi Teheran.
Ia juga menolak anggapan bahwa berakhirnya batas waktu 60 hari dalam MoU memiliki dampak besar terhadap posisi Iran.
Menurut Baghaei, kesepakatan tersebut pada dasarnya telah batal setelah AS dituduh melakukan pelanggaran beberapa pekan setelah MoU ditandatangani.
“Karena pelanggaran berat dan meluas terhadap memorandum tersebut oleh Amerika Serikat hanya beberapa minggu setelah ditandatangani, tidak ada pembicaraan yang dimulai,” ujar Baghaei.
Ia juga menegaskan Iran tidak akan mengambil keputusan berdasarkan tekanan AS.
Berakhirnya MoU 60 hari juga belum membuat kedua negara kembali ke meja perundingan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya mengatakan Teheran belum mengambil keputusan untuk memulai kembali negosiasi dengan Washington.
Trump juga belum memberikan sinyal bahwa pemerintahannya bersedia memperpanjang kesepakatan tersebut.
Sebaliknya, kedua pihak justru terus mengeluarkan pernyataan keras.
Trump bahkan sebelumnya mengklaim akan menyatakan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah AS.
Iran langsung membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap berada di bawah kendali Iran.
Bryan Clark, peneliti senior di Hudson Institute, menilai AS dan Iran saat ini mengeluarkan tuntutan maksimal tanpa dukungan praktis yang cukup.
Menurutnya, kedua pemerintah belum benar-benar melakukan perundingan.
“Mereka sebenarnya tidak sedang bernegosiasi pada titik ini. Mereka hanya membuat pernyataan dan berharap pihak lain mundur,” kata Clark.
Ia menilai salah satu pilihan militer yang mungkin tersedia bagi Washington adalah menggunakan kekuatan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan melindungi kapal-kapal komersial yang melintas.
Namun, langkah tersebut akan membutuhkan pengerahan kekuatan angkatan laut dan udara AS secara aktif.
Washington selama ini disebut belum mengambil langkah tersebut karena risiko konflik yang lebih luas.
Kebuntuan mengenai Selat Hormuz menjadi salah satu persoalan paling serius dalam hubungan AS dan Iran saat ini.
Jalur tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dari kawasan Teluk ke pasar internasional.
Gangguan berkepanjangan terhadap pelayaran di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi pasokan energi dan harga minyak dunia.
Clark memperkirakan kebuntuan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan yang melibatkan Iran dan Yaman mengenai pengelolaan serta biaya pelayaran di kawasan tersebut.
Namun, Washington membutuhkan bentuk kesepakatan yang dapat diklaim tidak merugikan kepentingan AS.
Untuk saat ini, belum terlihat adanya kesepakatan jangka panjang antara AS dan Iran.
Kedua negara masih mempertahankan tuntutan masing-masing, sementara Oman berupaya memainkan peran sebagai mediator dalam pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Situasi ini membuat kawasan Teluk tetap berada dalam kondisi tegang, dengan ancaman militer dan perang retorika antara Washington dan Teheran yang terus meningkat.
