JAKARTA,REDAKSI17.COM – Anggota DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti kualitas udara Jakarta yang pada Kamis (13/8/2026) pagi tercatat berada di peringkat keenam terburuk di dunia. Khoirudin menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm bersama sekaligus momentum untuk mempercepat kebijakan pengendalian polusi udara di Jakarta.
“Kalau Jakarta ingin menjadi kota global, maka kualitas udara harus menjadi salah satu ukuran keberhasilannya. Jangan sampai transportasi kita semakin modern, gedung kita semakin tinggi, ekonomi tumbuh, tetapi masyarakat masih menghirup udara yang tidak sehat,” ujar Khoirudin di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Politisi senior PKS ini melanjutkan, persoalan polusi udara memang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena itu, ia mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang terus memperkuat transportasi publik dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
Namun, menurutnya, kondisi kualitas udara hari ini menunjukkan bahwa upaya tersebut perlu terus dipercepat dan diperluas.
“Saya mendukung langkah Pak Gubernur. Tetapi kita juga harus berani mengatakan bahwa pekerjaan rumah kita masih besar. Ini bukan soal mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana DPRD dan Pemprov bekerja lebih cepat agar masyarakat merasakan udara Jakarta yang semakin baik,” katanya.
Khoirudin mendorong agar kebijakan pengendalian polusi lebih berbasis pada data sumber pencemaran. Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat diarahkan secara tepat terhadap sumber emisi yang memberikan kontribusi terbesar.
Sektor transportasi, menurut Khoirudin, tetap harus mendapat perhatian serius. Pengembangan MRT, LRT, TransJakarta dan Transjabodetabek harus diikuti dengan kebijakan yang membuat masyarakat semakin mudah dan tertarik meninggalkan kendaraan pribadi.
“Target kita jangan berhenti pada bertambahnya armada atau rute. Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak perjalanan kendaraan pribadi yang berhasil kita pindahkan ke transportasi publik,” ujarnya.
Khoirudin juga mendorong percepatan penggunaan kendaraan rendah emisi, konsistensi uji emisi, pengawasan emisi kegiatan industri dan pembangunan, penambahan ruang hijau serta penguatan sistem pemantauan kualitas udara secara real time.
Menurutnya, masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai kondisi udara yang mereka hirup setiap hari.
“Kalau kualitas udara sedang tidak sehat, masyarakat harus tahu. Kalau ada wilayah dengan tingkat pencemaran tinggi, pemerintah harus tahu sumbernya dan apa tindakan yang dilakukan. Kebijakan lingkungan harus semakin transparan dan berbasis data,” tegasnya.
Di sisi lain, Khoirudin mengingatkan bahwa persoalan udara Jakarta tidak berhenti pada batas administratif Jakarta. Mobilitas jutaan warga dari kawasan Jabodetabek setiap hari membuat penanganan polusi membutuhkan kolaborasi lintas daerah dan pemerintah pusat.
Karena itu, ia mendorong Gubernur Pramono Anung untuk semakin memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah di kawasan aglomerasi.
“Udara tidak punya KTP. Polusi dari luar Jakarta bisa masuk ke Jakarta, begitu juga sebaliknya. Karena itu penyelesaiannya tidak mungkin Jakarta bekerja sendirian. Saya mendukung Pak Gubernur untuk memimpin kolaborasi kawasan aglomerasi dalam menangani persoalan ini,” katanya.
Khoirudin menegaskan DPRD DKI siap mendukung kebijakan dan penganggaran yang memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas udara.
Menurutnya, hubungan DPRD dengan Pemerintah Provinsi harus diarahkan pada kemitraan yang produktif: mendukung kebijakan yang baik sekaligus memastikan program berjalan efektif.
“DPRD tidak cukup hanya bertanya berapa anggarannya. Kita juga harus bertanya: setelah anggaran dikeluarkan, apakah udara Jakarta menjadi lebih bersih? Itu yang akhirnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Khoirudin berharap Jakarta berani menetapkan perbaikan kualitas udara sebagai salah satu indikator utama keberhasilan menuju kota global.
“Saya ingin suatu saat berita tentang Jakarta bukan lagi ‘masuk daftar kota dengan udara terburuk dunia’, tetapi Jakarta menjadi contoh kota metropolitan yang berhasil memperbaiki kualitas udaranya. Saya yakin itu bisa kita capai jika Gubernur, DPRD, pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat bergerak bersama,” pungkas Khoirudin.
