JAKARTA,REDAKSI17.COM — Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 memiliki arti strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Handi setelah mencermati penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, 14 Agustus 2026. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan kemiskinan, dan memperkuat kelas menengah.
“PKS mengapresiasi langkah Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Namun, target tersebut harus dijaga bukan hanya dari kemampuan APBN membelanjakan anggaran, tetapi dari kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan kemiskinan, dan memperkuat kelas menengah,” kata Handi di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, meningkat dari 5,4 persen dalam APBN 2026. Pemerintah juga menetapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp3.426 triliun, serta defisit anggaran Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB.
Sementara itu, asumsi makroekonomi yang digunakan meliputi inflasi 2,5 persen, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS.
Handi menilai target tersebut positif, tetapi cukup menantang. Menurut ekonom Universitas Paramadina itu, pertumbuhan 6 persen tidak boleh hanya ditopang oleh konsumsi pemerintah dan belanja negara.
“Pemerintah perlu memastikan akselerasi konsumsi rumah tangga, investasi swasta, ekspor, industrialisasi, hilirisasi, UMKM, ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja produktif,” ujarnya.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus tercermin pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB).
Karena itu, dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR RI, Handi mendorong pemerintah menyampaikan secara terukur kontribusi masing-masing mesin pertumbuhan terhadap target 6 persen.
“Pertumbuhan ekonomi harus berperan dalam menurunkan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, memperbaiki rasio Gini, serta meningkatkan Indeks Modal Manusia. Target-target tersebut harus menjadi kontrak kinerja utama APBN 2027,” jelasnya.
Antisipasi Pelemahan Rupiah
Handi juga mengingatkan pemerintah untuk mencermati asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS. Menurutnya, pelemahan rupiah dapat berdampak pada biaya impor, harga energi, subsidi dan kompensasi, pembayaran bunga utang valuta asing, inflasi, serta harga bahan baku impor.
“Kita meminta Pemerintah menyiapkan contingency policy apabila rupiah bergerak lebih lemah dari asumsi APBN. Kondisi geopolitik dan tekanan ekonomi global masih kuat. Kebijakan fiskal dan moneter perlu semakin terkoordinasi agar stabilitas nilai tukar tidak dikorbankan demi mengejar pertumbuhan jangka pendek,” katanya.
Reformasi Perpajakan Harus Berbasis Keadilan
Di sektor penerimaan, Handi memberi perhatian terhadap target penerimaan pajak sekitar Rp2.591,4 triliun. Ia menilai peningkatan penerimaan harus ditempuh melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan, bukan dengan memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat dan dunia usaha yang telah patuh.
“Kita berharap reformasi perpajakan terus dilanjutkan, terutama melalui perluasan basis pajak, integrasi data perpajakan, penguatan Coretax, pemberantasan penghindaran dan penggelapan pajak, optimalisasi sektor ekonomi digital, serta peningkatan kepatuhan kelompok berpenghasilan tinggi,” paparnya.
Ia juga mendorong penyederhanaan administrasi perpajakan bagi UMKM dan sektor produktif. Menurutnya, reformasi perpajakan harus mengedepankan prinsip keadilan.
“Reformasi perpajakan harus mengejar fairness, bukan sekadar revenue yang besar,” tegas Handi.
Selain pajak, Handi mendorong pemerintah mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama dari sumber daya alam, mineral dan batubara, minyak dan gas, kehutanan, perikanan, kekayaan negara yang dipisahkan, serta pengelolaan aset negara.
Belanja Negara Harus Berdampak
Handi menilai belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun harus diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah perlu memastikan peningkatan belanja diarahkan pada program yang memiliki multiplier effect tinggi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli, memperbaiki kualitas SDM, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp735 triliun. Menurutnya, TKD harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Keberadaan TKD harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Disiplin Fiskal dan Program Prioritas
Terkait defisit RAPBN 2027 sebesar 2,40 persen terhadap PDB, PKS mengapresiasi komitmen pemerintah menjaga defisit di bawah batas 3 persen.
Namun, Handi menilai pemerintah tetap perlu memiliki peta jalan menuju keseimbangan primer positif.
“Disiplin fiskal tidak hanya diukur dari apakah defisit berada di bawah 3 persen, tetapi juga dari kemampuan negara membangun ruang fiskal yang sehat dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Handi juga memberikan perhatian terhadap delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Ia menilai rencana revitalisasi sekolah, puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) perlu mendapat dukungan penuh agar dapat direalisasikan pada 2027.
“Perbaikan kualitas sarana, prasarana, serta mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan akan memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, PKS mendukung rencana pemerintah mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Januari 2027.
Handi menekankan pentingnya indikator yang jelas dalam setiap program prioritas pemerintah.
“PKS mendukung penetapan delapan program kerja prioritas nasional tersebut. Namun, Pemerintah perlu menyiapkan indikator output, outcome, dan impact yang jelas untuk setiap prioritas, sehingga masyarakat dapat mengukur apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan perubahan,” pungkasnya.
