Gunungkidul,REDAKSI17.COM – Dalam upaya memastikan kelancaran pembangunan daerah, pimpinan daerah melakukan tinjauan lapangan bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU), Penewu, dan Lurah untuk mengaudit kesiapan proyek infrastruktur, Senin, (31/8/2026). Tinjauan ini difokuskan pada jalan-jalan kabupaten yang menjadi kewenangan daerah, terutama akses vital menuju sekolah, pasar, dan fasilitas umum lainnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Bupati Gunungkidul bersama jajaran DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul didampingi Panewu serta Lurah terkait menemukan variasi progres pada beberapa titik kegiatan. Ada lokasi di mana material sudah diturunkan dan pengerjaan telah dimulai, namun ada pula proyek yang kontraknya sudah selesai tetapi materialnya belum tersedia. Dari hasil identifikasi, terdapat delapan titik sampel jalan dengan tingkat kerusakan parah yang menjadi skala prioritas untuk segera ditangani.
Dan ruas yang ditinjau diantaranya,
- Rehabilitasi Ruas Jalan Duwet – Wareng (0130).
- Rekonstruksi Ruas Jalan Serpeng – Semanu (0810).
- Pembangunan Talud Ruas jalan Kemiri – Pulebener (1705).
Pembangunan Drainase Ruas jalan Singkil – Giring (0503). - Rekonstruksi Ruas Jalan Plembutan – Dengok (0316).
- Rekonstruksi Ruas Jalan Getas – Srikoyo (0314) .
- Rekonstruksi Ruas jalan Pengkol – Kedungpoh (0203).
- Rekonstruksi Ruas Jalan Karangtengah – Bejiharjo (0137) .
- Rekonstruksi Duwet Kemejing.
“Secara keseluruhan, tahun ini pemerintah daerah menangani total 25 kilometer jalan kabupaten yang tersebar di beberapa ruas. Total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp40 miliar, dan jumlah ini belum termasuk rencana penambahan pada anggaran perubahan mendatang.” papar Bupati saat ditemui seusai melakukan monitoring.
Selain perbaikan jalan, Dinas PU melalui berbagai bidangnya tengah menjalankan sejumlah program strategis, melalui Bidang Bina Marga sebanyak 134 kegiatan jalan, Sumber Daya Air terdapat 19 kegiatan, di Bidang Cipta Karya ada 18 kegiatan, serta melalui bidang Perumahan terdapat Rehabilitasi 51 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pemerintah mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan. Di beberapa lokasi, warga dengan sukarela mengizinkan penebangan pohon untuk pembangunan drainase, bahkan di wilayah Kedungpoh, terdapat warga yang menghibahkan tanahnya untuk pemasangan sodetan gorong-gorong guna mengatasi banjir saat hujan.
“Terkait hibah dan dukungan lahan ini, Kita juga memberikan arahan tegas agar seluruh kesepakatan dilakukan secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi gugatan atau implikasi hukum di masa depan bagi pemerintah maupun masyarakat.” pesan Bupati dalam arahannya.
Pemerintah daerah terus mengawal penyerapan anggaran agar dapat maksimal. Saat ini, persentase penyerapan yang sebelumnya berada di angka 24% dipacu untuk segera mencapai target 90% sebagai bagian dari raport kinerja Dinas PU.
Sementara itu, untuk rencana jangka panjang, pemerintah masih terus mengupayakan sumber pendanaan lain, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Beberapa ruas jalan strategis, seperti akses menuju Bejiharjo atau Pindul, serta kelanjutan jalur Kepek-Ngobaran, saat ini masih dalam proses pengajuan dan menunggu kabar dari pusat.” ungkap Kepala DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto.
Masyarakat diminta bersabar mengingat besarnya kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan yang mencapai miliaran rupiah per wilayah.
