Kopdes Merah Putih. (Diolah dari Berbagai Sumber)
Jakarta,REDAKSI17.COM – Dirut Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo Sousa mengungkapkan masih marak terjadinya hambatan dalam pendistribusian kebutuhan vital masyarakat mulai dari beras SPHP, Minyakita, hingga pupuk bersubsidi untuk masyarakat.
Joao menuding banyak birokrat di Indonesia yang secara terang-terangan tidak mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Joao mengistilahkan fenomena ini sebagai pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“BOD minus kedua ke bawah itu tidak mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, ini yang disebut pembangkangan, atau yang disebut Pak Prabowo deep state,” ujar Joao, Senin (15/9/2026).
“Mereka digaji besar tapi tidak berani meng kepada ralyat kecil. Saatnya kita hilangkan rente seperti itu,” ujar dia.
Joao dalam kesempatan tersebut juga mendorong pihak-pihak yang mestinya turun menyudahi persoalan ini. Joao menyebut, semestinya ada Kantor Staf Presiden (KSP) yang harus melihat hambatan, turun tangan, dan mengambil Langkah tegas.
“Jangan semua dilempar ke pak Presiden. Ada Bappisus (Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus) dan BIN dalami semua itu, jangan semua dilempar ke Presiden. Ini kan sudah nyata di depan mata kita,” ujar dia.
“Hambatan kita itu kan kita sudah tahu siapa di baliknya. Atau Presiden Prabowo harus melakukan radical break, copot semua birokrat tersebut, harus diganti, jangan cuma jadi beban,” ujar dia.
Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman pada Senin secara mendadak mendatangi kantor PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas), Jakarta.
Kunjungan guna memastikan program prioritas Presiden berjalan dengan baik, salah satunya adalah Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.
“Tentunya sesuai dengan tugas pokok saya memastikan memantau bagaimana program prioritas Bapak Presiden ini berjalan dengan baik. Salah satunya adalah Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang dilakukan evaluasi termasuk dilakukan penyempurnaan,” kata Dudung.
Dudung menjelaskan pihaknya mengakui ada beberapa temuan yang sudah dilihat di lapangan, ada beberapa kendala di samping yang sudah operasional.
“Kendala-kendalanya adalah sistem supply chain. Yang paling dominan adalah barang-barang dari subsidi, seperti beras, minyak, kemudian gas, kemudian pupuk, gula dan sebagainya. Nah, ini yang selama ini kita lihat dan terjadi hambatan. Saya tentunya yang menyelesaikan bottleneck, jadi sumbatan-sumbatan yang ada,” tegasnya.
KSP, kata dia, telah menjadwalkan akan mengundang Badan Pangan, Bulog, Indofood, Direktur Pupuk, termasuk Direktur Patra Niaga untuk membahas sistem supply chain Koperasi Merah Putih.
“Artinya, sekali supply jangan kemudian akhirnya terhenti. Nah, ini yang akhirnya terjadi sumbatan-sumbatan atau hambatan-hambatan di lapangan,” ujar dia.
