Atas tindakan itu, Denny mendapat somasi dari LSM Hukum Jamin Rakyat (HAJAR) Indonesia. Mereka menilai sayembara tersebut ilegal dan melanggar hukum.
Dalam surat somasi bertanggal 12 September 2026, HAJAR menuding Denny melakukan pengumpulan dana dan sayembara tanpa izin. Mereka menyebut tindakan itu bisa dikategorikan sebagai perjudian, melanggar Pasal 426 KUHP, serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021.
HAJAR juga menduga sayembara tersebut bertujuan merendahkan martabat Gibran dengan menebarkan isu seolah-olah ijazahnya palsu. Bahkan, mereka menilai tindakan Denny berpotensi masuk kategori makar dan penghasutan sesuai Pasal 193 dan Pasal 246 KUHP.
LSM itu mendesak Denny untuk meminta maaf, menghentikan segala aktivitas terkait sayembara, memulihkan nama baik Gibran, serta mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul kepada Kementerian Sosial. Surat somasi ditandatangani oleh Farhat Abbas, William Albert, dan M. Rizaldi Hendriawan.
Menanggapi somasi tersebut, Denny memilih bersikap santai. Ia bahkan menyinggung klaim HAJAR yang menyebut hadiah sayembara mencapai Rp15 miliar.
“Mungkin beliau mau nambah. Pada saat kita tutup hadiahnya itu sekitar Rp10,3 miliar. Mungkin Bung Farhat mau menambahkan kurang lebih Rp4,7 miliar,” ujarnya sambil tertawa, dikutip Rabu (16/9).
Denny juga menolak tudingan pencemaran nama baik. Menurutnya, sayembara itu adalah upaya membangun kesadaran publik terkait syarat pendidikan calon wakil presiden.
“Yang saya lakukan itu adalah upaya untuk membangun awareness, kesadaran. Ternyata syarat pendidikan untuk calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, sampai sekarang tidak tidak melihat buktinya, hanya surat keterangan dari Kemendikbud dan tidak ada tanda-tanda kelulusan lain” tegasnya.
Ia menutup tanggapan dengan nada ringan:
“Saya sudah terima somasinya. Kalau kata Pak Prabowo, mungkin dijogetin kali aja ya, kalau ada yang menjelek-jelekkan kita,” tandasnya.
