Jakarta,REDAKSI17.COM – Uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tengah menarik perhatian kolektor. Fenomena tersebut berkaitan dengan minat masyarakat mengoleksi uang berdasarkan tahun cetak hingga tanda tangan pejabat yang tercantum di dalamnya.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan pencetakan uang dengan tanda tangan pejabat sebelumnya merupakan bagian dari proses penerbitan uang rupiah yang berjalan bertahap. Artinya, pergantian pejabat tidak otomatis membuat proses pencetakan uang yang sudah direncanakan harus dihentikan.
“Cetak uang itu kan hal yang normal. Setiap tahun kita cetak uang. Dan hari ini, ini terbit yang seri baru tanda tangan dari Pak Menteri Keuangan yang lama Purbaya Yudhi Sadewa,”kata Destry dalam konferensi pers Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Destry bahkan menyebut dalam beberapa hari terakhir masih ada penerbitan seri uang dengan tanda tangan Menteri Keuangan sebelumnya dan Gubernur BI sebelumnya. Dalam konteks ini, uang tersebut memuat tanda tangan Purbaya dan Perry Warjiyo.
“Hari ini keluar, hari ini atau beberapa hari yang lalu tapi itu sudah ada, ada yang minta kolektor,” ujarnya.
Menurut Destry, pencetakan uang tidak dilakukan sekaligus dalam satu waktu, misalnya seluruhnya pada awal atau akhir tahun. BI menjalankan proses tersebut melalui sejumlah tahapan berdasarkan proyeksi kebutuhan uang kartal.
“Jadi mencetak itu nggak langsung jebret di awal tahun atau di akhir tahun, tapi ada tahapan-tahapannya,” kata Destry.
Kebutuhan tersebut tetap harus dipenuhi karena uang tunai masih digunakan masyarakat. Salah satunya berada di wilayah yang akses terhadap transaksi digital maupun jaringan komunikasi belum sepenuhnya memadai.
Karena itu, BI bersama pemerintah secara berkala membahas kebutuhan uang beredar untuk periode berikutnya. Pembahasan tersebut turut menentukan berapa banyak uang kertas dan uang logam yang perlu diterbitkan.
“Pada awal itu selalu kita udah bicarakan dengan pemerintah. Kira-kira berapa target dari uang beredar yang nanti akan di dalam satu periode,” ujar Destry.
