Kesepakatan tersebut dituangkan dalam White House Accord on Super Intelligence dengan subjudul Joint Commitment on Frontier Responsibilities. Trump menyebut komitmen tersebut mengikat secara moral, meskipun perusahaan yang menandatanganinya untuk saat ini tidak menghadapi kewajiban hukum baru apabila melanggar kesepakatan.
Reuters melaporkan para eksekutif menyepakati standar sukarela untuk pengembangan AI dan bersedia bekerja dengan auditor independen guna memeriksa apakah sistem bekerja sebagaimana dimaksud oleh pengembangnya. Mereka juga berkomitmen memastikan sistem AI tidak meretas atau mengakses sistem teknis dengan cara yang tidak diinginkan.
Kesepakatan itu muncul ketika tekanan terhadap perusahaan teknologi dan pemerintah AS meningkat seiring kemampuan AI berkembang semakin jauh. Kekhawatiran tidak lagi hanya berkaitan dengan informasi keliru yang dihasilkan chatbot, tetapi juga kemampuan agen AI berinteraksi dengan perangkat lunak dan menjalankan tugas secara lebih mandiri.
Lapisan pertama dalam accord meminta setiap perusahaan memiliki kontrol internal yang kuat untuk memantau kemampuan serta keselarasan model AI selama proses pelatihan maupun ketika teknologi digunakan. Area yang mendapat perhatian khusus mencakup keamanan siber, biosekuriti, ancaman kimia, serta risiko sistem mengakses infrastruktur teknologi tanpa tujuan yang dikehendaki.
Lapisan kedua menempatkan tanggung jawab pada tim internal perusahaan. Tim tersebut harus memastikan seluruh kontrol, pemantauan dan mekanisme deteksi berfungsi sebagaimana dirancang serta memastikan persoalan yang ditemukan segera diperbaiki.
Lapisan ketiga menjadi salah satu unsur terpenting dalam accord karena perusahaan tidak hanya diminta menilai dirinya sendiri. Mereka harus melibatkan auditor atau evaluator eksternal independen untuk menguji apakah mekanisme kontrol dan pemantauan benar-benar bekerja sebagaimana mestinya.
Lapisan keempat membawa pengawasan ke tingkat dewan direksi. Perusahaan diminta menunjuk komite independen pada dewan yang menerima laporan dari tim pengawasan, auditor dan evaluator serta memastikan temuan yang muncul ditindaklanjuti.
Dengan skema tersebut, tanggung jawab keselamatan secara teoritis tidak berhenti pada teknisi atau tim pengembang model. Persoalan yang ditemukan harus bergerak melalui mekanisme pengawasan internal, pemeriksaan dari pihak luar, hingga pengawasan di tingkat tertinggi perusahaan.
CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut sepakat membangun kontrol internal yang kuat bagi sistem AI mereka. Reuters melaporkan Trump meminta Zuckerberg berbicara kepada wartawan seusai pertemuan bersama para eksekutif teknologi di Gedung Putih.
Meski strukturnya berlapis, accord tersebut belum setara dengan regulasi federal. Ketua DPR AS Mike Johnson menggambarkannya sebagai komitmen bersama dan pernyataan prinsip yang secara sukarela mengikat perusahaan pada kontrol internal.
Trump juga tidak menyebut kesepakatan itu sebagai kewajiban hukum. Ketika ditanya mengenai kekuatan accord, Trump mengatakan ia menganggap dokumen itu mengikat secara moral.
Posisi tersebut menjadi penting karena pemerintah AS menghadapi pilihan besar dalam mengatur industri AI. Washington dapat membangun peraturan rinci yang memaksa perusahaan memenuhi persyaratan tertentu, atau memberi ruang lebih besar kepada industri untuk mengembangkan standar keselamatan dan mekanisme pemeriksaannya sendiri.
Trump sejauh ini menekankan pendekatan kedua. Ia mengatakan melihat adanya pengawasan mandiri yang besar di kalangan perusahaan dan menilai pelaku industri memahami kebutuhan untuk mengawasi teknologi mereka sendiri.
Meski demikian, pintu menuju regulasi formal tidak sepenuhnya ditutup. Teks accord menyebut, seiring waktu, langkah-langkah pengawasan yang disepakati tersebut mungkin masuk akal untuk dikodifikasi ke dalam undang-undang atau regulasi.
Formulasi itu membuat kesepakatan memiliki dua wajah. Untuk sekarang, perusahaan melaksanakannya atas dasar komitmen sukarela, tetapi empat lapis pengawasan tersebut dapat berkembang menjadi acuan bagi penyusunan aturan yang lebih mengikat pada masa depan.
Trump memberikan bobot besar terhadap dokumen yang disepakati para eksekutif. Ia menyebut accord tersebut hampir menyerupai sebuah konstitusi dan mengatakan dokumen itu merupakan bentuk perlindungan dalam menghadapi perkembangan AI.
Pertemuan berlangsung di tengah meningkatnya perhatian terhadap keamanan AI. Reuters mencatat perusahaan teknologi sebelumnya menghadapi pertanyaan mengenai perilaku agen AI yang dapat bekerja secara tidak terduga, sementara kemampuan model terus meningkat dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Survei Reuters/Ipsos pada 17 hingga 20 September 2026 juga menunjukkan kekhawatiran publik yang cukup tinggi. Sekitar 73 persen responden khawatir perusahaan AI belum melakukan cukup banyak untuk mencegah teknologi tersebut menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat, sedangkan 55 persen menilai memperlambat pengembangan AI akan menjadi langkah yang baik.
Data tersebut menunjukkan adanya jarak antara percepatan investasi industri dan kehati-hatian sebagian publik AS. Pemerintah pada saat yang sama ingin memastikan Amerika tetap berada di garis depan perlombaan AI global.
Keamanan siber mendapat perhatian khusus dalam accord. Para pengembang diminta memastikan model mereka tidak meretas atau memperoleh akses terhadap sistem teknis dengan cara yang tidak dirancang atau tidak dikehendaki.
Masalah itu menjadi semakin penting seiring berkembangnya agen AI. Berbeda dengan chatbot yang terutama menghasilkan teks atau gambar, agen AI dapat dirancang untuk melakukan rangkaian pekerjaan dengan menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat digital.
Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada sistem, semakin serius pula konsekuensi apabila model salah memahami instruksi atau bertindak di luar batas yang ditetapkan. Karena itu, kontrol terhadap kemampuan model menjadi salah satu inti accord, bukan sekadar pemeriksaan terhadap jawaban yang dihasilkan.
Biosekuriti dan ancaman kimia juga dicantumkan secara eksplisit. Hal tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa sistem AI yang semakin canggih dapat membantu pengguna memperoleh atau mengolah pengetahuan teknis sensitif yang sebelumnya hanya mudah diakses oleh kalangan dengan keahlian tertentu.
Pertemuan Gedung Putih menghadirkan sejumlah nama terbesar di industri teknologi. Reuters mencatat antara lain Presiden OpenAI Greg Brockman, CEO Anthropic Dario Amodei, CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Google Sundar Pichai, CEO Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk hadir dalam pertemuan tersebut.
CEO AMD Lisa Su juga terlihat dalam acara makan siang bersama para pemimpin teknologi. Sejumlah tokoh lain, termasuk pendiri Amazon Jeff Bezos dan CEO Palantir Alex Karp, disebut menghadiri rangkaian pertemuan, tetapi kehadiran dalam acara tidak otomatis berarti menjadi penandatangan accord.
Pertemuan tersebut menarik karena sebagian perusahaan yang hadir merupakan pesaing langsung. OpenAI, Anthropic, Google, Meta dan xAI berlomba membangun model AI dengan kemampuan semakin tinggi, sedangkan Nvidia berada di pusat industri melalui cip yang banyak digunakan untuk melatih dan menjalankan sistem tersebut.
Kompetisi itu merupakan salah satu alasan pengawasan AI menjadi persoalan rumit. Setiap perusahaan memiliki insentif untuk bergerak cepat agar tidak tertinggal, sementara proses pengujian, evaluasi keselamatan dan perbaikan sistem membutuhkan waktu dan sumber daya.
Di sinilah independensi evaluator menjadi ujian. Accord belum menjelaskan secara rinci bagaimana auditor eksternal dipilih, seberapa luas akses mereka terhadap model dan data pengujian, ataupun apa yang terjadi apabila temuan auditor berbeda dengan kepentingan komersial perusahaan.
Selain kesepakatan perusahaan, Trump mengatakan sedang mempertimbangkan pembentukan sebuah dewan beranggotakan sekitar 10 orang untuk mengawasi keselamatan alat AI. Ia belum menjelaskan siapa yang akan mengisi badan tersebut ataupun kewenangan yang akan diberikan kepadanya.
Trump juga mengatakan akan segera menunjuk pejabat baru untuk memimpin kebijakan AI Gedung Putih. Dua langkah tersebut menunjukkan mekanisme pengawasan pemerintah dapat berkembang lebih jauh meski accord yang diumumkan Selasa masih berbasis kesukarelaan industri.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme sukarela tersebut bekerja ketika muncul masalah serius. Accord meminta perusahaan melakukan remediasi, tetapi belum menetapkan sanksi publik apabila suatu perusahaan gagal memperbaiki kelemahan atau memilih tetap meluncurkan produk setelah risiko ditemukan.
Efektivitasnya karena itu akan banyak bergantung pada transparansi perusahaan, independensi evaluator, kewenangan komite dewan, dan seberapa jauh temuan keselamatan dapat memengaruhi keputusan bisnis. Tanpa unsur tersebut, pengawasan dapat berhenti sebagai prosedur internal tanpa konsekuensi yang berarti.
Sebaliknya, apabila perusahaan benar-benar membuka modelnya untuk evaluasi independen dan hasil pemeriksaan menjadi bagian dari keputusan tingkat dewan, accord dapat membentuk standar baru bagi industri. Standar tersebut bahkan dapat menjadi fondasi ketika pemerintah dan Kongres kelak menentukan apakah langkah sukarela perlu diubah menjadi kewajiban hukum.
Untuk saat ini, Washington memilih memberikan tanggung jawab pertama kepada perusahaan yang membangun teknologi paling canggih tersebut. Ujian sesungguhnya bukan pada penandatanganan accord, melainkan apakah empat lapis pengawasan mampu bekerja ketika tuntutan keselamatan berhadapan langsung dengan kecepatan perlombaan AI.
