JAKARTA,REDAKSI17.COM – Program makan bergizi gratis (MBG) telah menjangkau 57,8 juta penerima manfaat hingga 15 Oktober 2026 atau menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain memperluas akses makanan bergizi, program ini juga telah menyerap 1 juta pekerja, memperkuat rantai pasok pangan lokal, dan meningkatkan kualitas tata kelola.
Berdasarkan paparan Badan Gizi Nasional (BGN), jumlah penerima manfaat tersebut didukung oleh 26.563 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan melibatkan 436.397 kelompok penerima manfaat.
Dari sisi ketenagakerjaan, program MBG menyerap 1.027.998 tenaga kerja aktif hingga September 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan. Perekrutan relawan dapur lokal juga memprioritaskan masyarakat sekitar serta kelompok desil 1 dan desil 2.
Libatkan 63.608 Pemasok
Program MBG turut membuka peluang pasar bagi pelaku usaha lokal melalui pengadaan bahan pangan untuk kebutuhan dapur. Hingga 9 Oktober 2026, tercatat 63.608 pemasok terlibat dalam program tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 52.689 pemasok atau 82,83% merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, terdapat 9.388 koperasi atau 14,75% serta 1.105 badan usaha milik desa (BUMDes) atau 1,73%.
BGN mengarahkan SPPG untuk menyerap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari pelaku usaha setempat. Kebijakan tersebut didukung Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pelibatan Pelaku Usaha dalam Program MBG serta Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Pembelian Produk Perunggasan dalam Penyelenggaraan Program MBG.
Salah satu contoh penerapannya terdapat di Jawa Timur. Berdasarkan kesepakatan pemerintah provinsi, BGN, dan perwakilan peternak, SPPG diwajibkan membeli telur dari peternak lokal tiga kali seminggu dengan harga acuan di tingkat peternak sekitar Rp 24.000 per kilogram.
Penyerapan tersebut diperkirakan mencapai 8–10% dari total produksi telur Jawa Timur. Skema rantai pasok yang dibangun menghubungkan peternak, koperasi, SPPG, hingga penerima manfaat MBG.
Perkuat Edukasi dan Pemantauan Gizi
Selain menyediakan makanan, BGN memperkuat edukasi gizi melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta melibatkan guru dan tenaga kependidikan.
Program tersebut mencakup literasi gizi, pemahaman mengenai keamanan pangan, serta edukasi tentang penerimaan makanan. Asupan MBG diarahkan untuk memenuhi sekitar 20–35% angka kecukupan gizi (AKG) harian guna mendukung konsentrasi belajar, fungsi kognitif, dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
Pemantauan dampak program juga dilakukan melalui pengukuran antropometri setiap enam bulan, meliputi berat badan, tinggi atau panjang badan, serta lingkar lengan atas. Evaluasi turut mencakup perubahan prevalensi stunting, wasting, dan anemia pada kelompok sasaran.
Data pemantauan dicatat dan dianalisis melalui aplikasi Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN), dengan pelibatan petugas gizi, unit kesehatan sekolah, dan puskesmas.
Tutup 1.288 SPPG dan Kembalikan Rp311 Miliar
Di tengah perluasan cakupan, BGN juga melakukan penertiban dan pembenahan tata kelola. Berdasarkan paparan tersebut, sebanyak 1.288 SPPG telah ditutup karena melanggar standar atau belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN juga memberhentikan dengan tidak hormat 353 kepala SPPG yang disebut melakukan pelanggaran disiplin berat atau tindakan koruptif. Sementara itu, sekitar 2.500 kepala SPPG masih dalam proses penyelidikan terkait dugaan korupsi atau pelanggaran disiplin berat, termasuk judi daring.
Dalam aspek pengelolaan anggaran, BGN menyatakan telah mengembalikan saldo rekening virtual bermasalah sebesar Rp311,246 miliar dari 414 SPPG ke kas negara. Pengadaan lampu LED senilai Rp535 miliar yang dinilai bermasalah juga dibatalkan.
Perubahan skema insentif yayasan pengelola SPPG turut dilakukan. Insentif yang sebelumnya sebesar Rp6 juta per hari diubah menjadi Rp2.000 per porsi. Dalam skema alokasi Rp15.000 per porsi yang dipaparkan BGN, Rp10.000 dialokasikan untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk insentif.
Perketat Keamanan Pangan
Perbaikan berikutnya menyasar keamanan pangan, menyusul risiko keracunan yang menjadi salah satu tantangan pelaksanaan MBG. BGN memetakan potensi risiko pada seluruh tahapan pengelolaan makanan, mulai dari penyimpanan bahan baku, pengolahan, penyimpanan makanan matang, penyajian, hingga distribusi. Risiko yang diidentifikasi antara lain kontaminasi silang, penggunaan air yang tidak memenuhi standar, makanan yang tidak matang merata, serta penyimpanan terlalu lama pada suhu ruang.
Paparan hasil pemeriksaan laboratorium yang disampaikan BGN mencatat Escherichia coli sebesar 31%, Bacillus cereus 15%, dan Staphylococcus aureus 11%. Angka tersebut merupakan bagian dari rekapitulasi hasil pemeriksaan yang dipaparkan, bukan ukuran prevalensi seluruh makanan MBG secara nasional.
Untuk memperkuat pengawasan, BGN membentuk tim respons cepat lintas lembaga dalam menangani kasus keracunan, meningkatkan pemantauan kepatuhan terhadap standar operasional, serta mewajibkan pencantuman label batas waktu konsumsi pada setiap wadah makanan.
BGN juga mengembangkan uji coba MBG dengan sistem prasmanan di 66 SPPG. Melalui skema ini, makanan disajikan dalam wadah yang dijaga panasnya dan siswa mengambil makanan di kelas dengan pendampingan guru. Model tersebut ditujukan untuk memperkuat edukasi gizi, menjaga mutu makanan, dan mengurangi sisa makanan.
Selain itu, sebanyak 23.748 SPPG telah memiliki SLHS per 9 September 2026. Dalam paparan yang sama, BGN menyebut 26.563 SPPG telah lolos tahapan SPS 2 per 15 Oktober 2026.
Buka Pengawasan kepada Publik
BGN turut memperluas akses masyarakat terhadap informasi pelaksanaan MBG melalui platform Radar MBG yang dapat diakses di https://www.bgn.go.id/radar-mbg. Platform tersebut memungkinkan masyarakat memeriksa menu harian, informasi gizi, gambar makanan, dan data SPPG, sekaligus menyampaikan masukan. BGN juga membentuk sekitar 5.000 grup koordinasi lintas lembaga di tingkat kecamatan yang melibatkan petugas SPPG, sekolah, puskesmas, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.
Dalam aspek perluasan layanan, BGN menyatakan telah mengaktifkan 480 SPPG pada 2 Oktober 2026 dan 980 SPPG pada 14 Oktober 2026 untuk memperluas cakupan program, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada perluasan penerima manfaat, tetapi juga mencakup penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan usaha lokal, pemantauan gizi, penertiban pengelolaan anggaran, dan penguatan keamanan pangan.
Ke depan, keberhasilan program akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan standar, ketepatan sasaran penerima manfaat, transparansi pengelolaan anggaran, serta kemampuan memastikan makanan yang disajikan aman dan memenuhi kebutuhan gizi.
