Gondomanan,REDAKSI17.COM-Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengajak generasi muda untuk meningkatkan kesadaran politik, berpikir kritis dalam menyikapi informasi di era digital, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.
Hal tersebut dikatakan oleh Plt Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho yang mewakili Wali Kota Yogyakarta dalam kegiatan CakraWaLa Politik Berbasis Kemantren di Kemantren Gondomanan, Selasa (20/10/2026).
Pada keaempatan tersebut ia menegaskan bahwa melek politik tidak berarti setiap orang harus terjun menjadi politisi. Lebih dari itu, kesadaran politik merupakan kemampuan masyarakat untuk memahami berbagai persoalan publik dan keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah.
“Generasi muda jangan hanya menjadi penonton dalam kehidupan demokrasi. Generasi muda harus memahami, mengawasi, menyampaikan gagasan dan mengambil bagian secara bertanggung jawab,” pesannya.
Menurutnya, berbagai aspek kehidupan sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari keputusan publik. Mulai dari pendidikan, transportasi, ruang publik, lingkungan, lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, hingga penggunaan anggaran, semuanya berkaitan dengan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Karena itu, lanjutnya, generasi muda perlu membangun kebiasaan berpikir kritis dengan memahami persoalan sebelum memberikan penilaian.
“Anak muda perlu mempertanyakan masalah yang terjadi, kebijakan yang diterapkan, pihak yang bertanggung jawab, serta dampaknya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan warga yang mampu berpikir mandiri, bukan sekadar mengikuti tren atau mempercayai informasi karena disampaikan oleh pihak yang disukai.
“Jangan mudah membagikan informasi hanya karena judulnya menarik. Periksa sumbernya. Bandingkan informasinya. Bedakan fakta dengan opini,” tegasnya.
Menurutnya, sikap kritis harus disertai etika dan tanggung jawab. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi yang sehat dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling bermusuhan.
“Kritis tidak sama dengan kasar. Berbeda pendapat tidak berarti bermusuhan. Dan kebebasan berbicara harus berjalan bersama tanggung jawab,” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, generasi muda agar menyampaikan kritik berdasarkan data dan argumentasi yang jelas. Sementara itu, berbagai persoalan yang ditemukan di lingkungan masyarakat hendaknya tidak berhenti menjadi keluhan, tetapi perlu diikuti dengan usulan solusi yang konstruktif.
“Demokrasi menjadi kuat bukan hanya karena ada pemilu, tetapi karena masyarakat terus terlibat dalam kehidupan publik setelah pemilu selesai,” katanya.
Melalui kegiatan CakraWaLa Politik Berbasis Kemantren di Gondomanan, ia berharap generasi muda memiliki ruang dialog yang terbuka untuk bertukar pikiran, mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan kritik dan gagasan secara sehat.
Sementara itu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kota Yogyakarta, Polana Setiya Hati mengatakan kegiatan CakraWaLa Politik 2026 mengusung tema “Generasi Muda Melek Politik, Kritis di Era Digital, Aktif Membangun Demokrasi”.
Polana menjelaskan, kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman politik generasi muda sekaligus membentuk karakter yang berintegritas.
“Hal ini sangat penting di tengah berbagai tantangan demokrasi, mulai dari sikap apatis terhadap politik, pragmatisme, politik uang, hingga penyebaran informasi yang tidak benar melalui media digital,” bebernya.
Ia membeberkan pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di 14 kemantren di Kota Yogyakarta.
Setiap pelaksanaan kegiatan direncanakan melibatkan sekitar 100 peserta. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya generasi muda memahami politik dan masa depan demokrasi, membangun karakter kritis dan antikorupsi, serta keberanian menyampaikan pendapat secara bijak tanpa memperlebar polarisasi.
Melalui CakraWaLa Politik, pihaknya berharap generasi muda semakin memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
Partisipasi politik juga diharapkan tidak berhenti pada momentum pemilu, tetapi berlanjut melalui keterlibatan dalam diskusi publik, pengawasan kebijakan, penyampaian aspirasi, dan berbagai kegiatan pembangunan.
