Kraton,REDAKSI17.COM – Demokrasi tidak berhenti pada penggunaan hak pilih saat pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan arah pembangunan. Melalui kegiatan CakraWaLa Politik berbasis Kemantren, Pemerintah Kota Yogyakarta mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengambil peran lebih aktif dalam kehidupan demokrasi sekaligus bijak menyikapi informasi di era digital.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan CakraWaLa Politik berbasis Kemantren di Kemantren Kraton, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta bersama DPRD Kota Yogyakarta itu menjadi ruang edukasi dan dialog untuk memperluas wawasan politik masyarakat hingga tingkat wilayah.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kota Yogyakarta, Polana Setiya Hati, menyoroti pentingnya menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan partisipasi masyarakat. Ia menyebut, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY mencapai 89,79 dan menjadi yang tertinggi secara nasional.
Menurutnya, capaian tersebut perlu dijaga melalui keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi, baik dalam pemilihan umum maupun proses penyusunan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
“Harapan kami, nilai IDI yang sudah tinggi ini tidak menurun, tetapi ke depan semakin meningkat. Salah satu upayanya melalui pendidikan politik agar masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas tentang demokrasi dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada sebelumnya di Kota Yogyakarta masih sekitar 64 persen. Artinya, masih ada sekitar 35 persen masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini menjadi perhatian bersama, terlebih generasi muda perlu didorong agar semakin terlibat dalam proses demokrasi.
“Partisipasi politik tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara saat pemilu. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan menyampaikan aspirasi, memberikan masukan terhadap kebijakan publik, serta ikut mengawal agar kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga,” tegasnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam menggunakan media digital. Penyebaran hoaks dan disinformasi yang tidak disikapi secara bijak dapat memicu polarisasi dan mengganggu kerukunan masyarakat.
Melalui CakraWaLa Politik berbasis Kemantren, Polana berharap masyarakat semakin memahami perannya dalam menjaga kualitas demokrasi, sekaligus mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan publik.
Sementara itu, Mantri Pamong Praja Kemantren Kraton, Sumargandi, menyambut baik penyelenggaraan CakraWaLa Politik sebagai sarana menambah wawasan masyarakat sekaligus mempersiapkan regenerasi dalam proses demokrasi.
Menurutnya, keterlibatan generasi muda perlu didorong tidak hanya dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam berbagai tahapan penyelenggaraannya, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan, hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, terutama bagi anak-anak muda, agar ke depan semakin siap terlibat dalam proses demokrasi,” ujarnya.
Sumargandi menilai pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu dapat menjadi bekal bagi generasi muda untuk memahami proses demokrasi sekaligus mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mengakui, mendorong anak muda terlibat dalam kegiatan kepemiluan terkadang menjadi tantangan tersendiri.
Selain pemilihan umum, ia juga menyoroti dinamika pemilihan ketua RT dan RW di wilayah Kemantren Kraton sebagai bentuk praktik demokrasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Dinamika pemilihan RT dan RW di Kemantren Kraton ini luar biasa. Walaupun tidak dibayar, para pengurus tetap ingin memberikan warna bagi wilayahnya,” ungkapnya.
Menurutnya, dinamika tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berlangsung dalam pemilihan berskala besar, tetapi juga hadir dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan di lingkungan masyarakat. Karena itu, regenerasi dan keterlibatan generasi muda penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan demokrasi di tingkat wilayah.
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Pra-Musrenbang berbasis kampung untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan, termasuk program nonfisik yang berkaitan dengan pendidikan politik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Ia berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan gagasan melalui kelurahan maupun Bakesbangpol Kota Yogyakarta agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program pemerintah.
“Usulan itu tidak harus fisik, tetapi bisa juga nonfisik. Kalau di kampung merasa anak mudanya masih apatis terhadap politik, misalnya, bisa diusulkan kegiatan pendidikan politik. Aspirasi dari bawah ini penting agar program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
