
Umbulharjo,REDAKSI17.COM-Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, melantik enam Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Senin (9/11/2026).
Pelantikan tersebut terdiri dari tiga pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan tiga pejabat Administrator sebagai bagian dari penataan serta penguatan organisasi pemerintahan di lingkungan Pemkot Yogyakarta.
Tiga pejabat yang dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yakni Patricia Heny Dian Anitasari, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, kini dipercaya menduduki jabatan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta.
Selanjutnya, Agus Trimadi yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, kini menjabat sebagai Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta.
Sementara itu, Waryono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, kini mendapatkan amanah sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Adapun tiga pejabat Administrator yang dilantik yakni Trisminingsih, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta, kini menjabat sebagai Sekretaris Dindukcapil Kota Yogyakarta.
Kemudian, Maria Novi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, kini dipercaya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dindukcapil Kota Yogyakarta.
Selanjutnya, Nur Kumala Pramuwardhani yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, kini menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindukcapil Kota Yogyakarta.
Dalam pelantikan tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menekankan pentingnya peran pejabat yang baru dilantik untuk segera bekerja dan menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam program nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Pelantikan ini juga menjadi bagian dari penguatan jajaran birokrasi Pemkot Yogyakarta dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan pelayanan publik. Terlebih, Pemkot Yogyakarta terus mendorong sejumlah program prioritas atau quick wins yang ditargetkan dapat menunjukkan hasil dalam 100 hari kerja pertama,” tandasnya.
Ditemui usai pelantikan, Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Agus Trimadi, menyampaikan bahwa penguatan ekosistem pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran menjadi fondasi utama dalam mengejar target quick wins yang telah ditetapkan Wali Kota Yogyakarta.
Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya dilakukan melalui program baru, tetapi juga dengan mempertahankan mutu pendidikan yang selama ini telah berjalan di Kota Yogyakarta.
“Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan kompetensi guru di setiap satuan pendidikan. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dinilai penting agar proses pembelajaran dapat berjalan semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan perkembangan peserta didik,” katanya.
Selain itu, pihaknya akan menjaga konsistensi pelaksanaan asesmen terhadap siswa. Asesmen tersebut diperlukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik, mengukur grafik peningkatan pembelajaran, sekaligus melihat persentase keberhasilan dari berbagai program pendidikan yang dijalankan.
“Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, kami dapat mengetahui aspek pembelajaran yang perlu diperkuat maupun diperbaiki sehingga kebijakan pendidikan dapat disusun berdasarkan hasil pengukuran yang jelas,” bebernya.
Salah satu program yang menjadi bagian dari quick wins bidang pendidikan adalah penguatan Jam Belajar Masyarakat (JBM). Program ini diarahkan untuk membangun kebiasaan belajar di lingkungan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah hingga satuan pendidikan.
Agus mengungkapkan, saat ini pelaksanaan pilot project Jam Belajar Masyarakat telah berjalan di empat titik wilayah Kota Yogyakarta. Keempat wilayah tersebut meliputi Kelurahan Sorosutan, Tahunan, Tegalrejo, dan Bumijo.
Berdasarkan evaluasi awal, pelaksanaan program di wilayah percontohan tersebut mendapatkan respons positif. Antusiasme masyarakat dinilai cukup tinggi karena kehadiran JBM mampu mendorong semangat warga untuk kembali membangun budaya belajar di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
“Melihat evaluasi positif dan tingginya antusiasme masyarakat di wilayah percontohan, kami optimistis program ini bisa diperluas ke seluruh wilayah Kota Yogyakarta,” ungkap Agus.
Ia menambahkan, pihaknya menargetkan Jam Belajar Masyarakat dapat dikembangkan di seluruh 45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Perluasan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar anak, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah dan lingkungan sosial.
Menurut Agus, keberhasilan pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Karena itu, Jam Belajar Masyarakat menjadi salah satu upaya membangun ekosistem kolaborasi antara orang tua, masyarakat, pemerintah, dan satuan pendidikan.
“Peminatan masyarakat sangat luar biasa. Hadirnya JBM ini membuat warga semakin bersemangat belajar. Ke depan, ini akan kami kembangkan ke 45 kelurahan. Ini menjadi bentuk ekosistem kolaborasi antara orang tua, masyarakat, pemerintah, dan satuan pendidikan,” jelasnya.
Hal yang sama dikatakan oleh Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Patricia Heny Dian Anitasari. Ia menegaskan kesiapannya untuk segera mengeksekusi tiga poin quick wins yang difokuskan pada penanganan pengangguran, khususnya dari kalangan usia muda.
Menurut Patricia, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat pemetaan atau profiling secara terperinci terhadap penduduk usia kerja dan usia produktif di Kota Yogyakarta.
Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan masyarakat, termasuk kebutuhan, potensi, serta hambatan yang dihadapi para pencari kerja.
Ia menilai, keakuratan data menjadi faktor penting agar kebijakan penanganan pengangguran benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Langkah awal tentu pendataan secara presisi. Kami melibatkan teman-teman di wilayah seperti TKSK hingga Karang Taruna, berkolaborasi dengan Dinas Kominfo dan BPS agar data yang didapat benar-benar valid. Sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran, otentik, dan konkret,” ungkap Patricia.
Strategi kedua dalam program quick wins diarahkan kepada lulusan SMA dan SMK. Dinsosnakertrans akan melakukan penyaringan data siswa kelas XII untuk mengetahui orientasi masa depan mereka setelah menyelesaikan pendidikan, apakah akan langsung memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat memberikan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing lulusan. Dengan demikian, para lulusan sekolah menengah tidak kehilangan arah setelah menyelesaikan pendidikan dan memiliki gambaran mengenai peluang yang dapat ditempuh.
Bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kelompok Desil 1 hingga Desil 5 dan memiliki keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Dinsosnakertrans akan bersinergi dengan Disdikpora melalui program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.
Program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sementara bagi lulusan SMA/SMK yang ingin langsung bekerja, Dinsosnakertrans akan membantu mendistribusikan informasi lowongan pekerjaan secara lebih aktif melalui berbagai kanal digital.
Bahkan, lanjutnya, informasi tersebut direncanakan dapat disampaikan secara langsung melalui telepon pintar masyarakat sehingga peluang kerja lebih mudah diakses oleh para pencari kerja.
“Adapun strategi ketiga adalah optimalisasi penempatan tenaga kerja. Dalam hal ini, kami akan menggenjot pelaksanaan bursa kerja secara daring serta memanfaatkan peluang pekerjaan yang berkembang dalam ekosistem ekonomi kreatif,” tandasnya.
Patricia menilai perkembangan teknologi dan ekonomi digital telah membuka peluang pekerjaan yang semakin beragam bagi generasi muda. Pekerjaan saat ini tidak selalu mengharuskan seseorang datang ke kantor atau bekerja secara tatap muka.
Berbagai pekerjaan berbasis digital juga dapat menjadi sumber penghasilan apabila dimanfaatkan dengan baik.
“Pekerjaan saat ini tidak harus tatap muka, dari dunia maya pun bisa menghasilkan uang. Ini yang akan kita create, bagaimana anak-anak muda ini, yang tadinya mungkin kaum perubahan, bisa menjadi berdaya,” jelasnya.
Selain memperluas akses informasi lowongan pekerjaan, Dinsosnakertrans juga akan menyesuaikan program pelatihan tenaga kerja dengan perkembangan industri modern dan tren yang diminati generasi muda.
Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah pelatihan barista. Pelatihan tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan seiring tumbuhnya usaha kedai kopi atau coffee shop yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus.
Tidak hanya mengandalkan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah, Dinsosnakertrans juga secara rutin melakukan pemantauan ke sejumlah perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha saat ini.
Informasi dari perusahaan nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program pelatihan agar kompetensi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan begitu, pelatihan yang diberikan tidak hanya menghasilkan peserta yang memiliki keterampilan, tetapi juga membuka peluang penempatan kerja yang lebih konkret.
Melalui berbagai strategi tersebut, Patricia menargetkan angka pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta yang saat ini berada pada kisaran 4,8 persen dapat ditekan secara bertahap hingga mendekati 3 persen.
“Targetnya mudah-mudahan bisa kita push turun ke kisaran angka 3 persen. Yang terpenting adalah bagaimana kualitas dan kesejahteraan warga Kota Yogyakarta bisa meningkat,” tegasnya.






