Menurut Dedi, kehadirannya di lingkungan itu pada tanggal tersebut murni untuk memenuhi undangan acara kenegaraan. Agenda yang dimaksud adalah penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada dua tokoh, yakni Marsekal Madya TNI (Purn.) R. Suryadi Suryadharma dan KH Abbas.
Dedi pun merasa perlu memberikan penjelasan agar kehadirannya dalam acara tersebut tidak dikait-kaitkan dengan isu pergantian posisi orang nomor dua di pemerintahan.
“10 November itu saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan. Jadi ke situ menghadiri acara penganugerahan. Enggak ada kaitannya dengan persoalan cawapres,” ujar Dedi, dikutip Senin (16/11/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap spekulasi yang menempatkan namanya sebagai salah satu figur potensial untuk mendampingi Prabowo Subianto. Dedi menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai pencalonan dirinya dalam agenda yang dihadirinya di Istana.
Lebih jauh, ia menunjukkan sikap tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam spekulasi mengenai konfigurasi politik nasional. Baginya, keputusan mengenai siapa yang akan menjadi pendamping Presiden Prabowo merupakan hak dan kewenangan kepala negara.
Ia bahkan mengaku tidak sedang memikirkan kemungkinan mendapatkan posisi tersebut. Dedi memilih menyerahkan sepenuhnya persoalan pencalonan wakil presiden kepada Prabowo.
“Kalau urusan cawapres mah, urusan Bapak Presiden. Saya tidak memikirkan itu,” tegasnya.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa ia tidak ingin perhatian publik terhadap dirinya justru bergeser dari tanggung jawab yang sedang dijalankan sebagai Gubernur Jawa Barat.
Alih-alih membicarakan peluang menduduki jabatan strategis di pemerintahan pusat, ia mengaku lebih tertarik memastikan berbagai program pembangunan di wilayah yang dipimpinnya berjalan sesuai target.
Dedi mengungkapkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Jawa Barat. Ia ingin memanfaatkan waktu dua tahun ke depan untuk mendorong perbaikan sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Beberapa prioritas yang menjadi perhatiannya meliputi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas rumah masyarakat, hingga memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan mampu menyelesaikan sekolah.
Menurutnya, keberhasilan memimpin daerah seharusnya lebih banyak diukur melalui perubahan nyata yang dirasakan masyarakat daripada sekadar membicarakan jabatan politik yang belum tentu terjadi.
Dedi bahkan secara terbuka menggambarkan sejumlah target yang ingin diwujudkannya dalam waktu dekat. Ia berharap masyarakat Jawa Barat bisa menikmati infrastruktur jalan yang lebih baik, memiliki tempat tinggal yang layak, serta memperoleh kesempatan pendidikan hingga tuntas.
“Yang saya pikirkan sekarang itu gimana caranya dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jawa Barat semuanya pada mulus, rumah rakyatnya pada bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus. Ini saja yang dipikirkan oleh saya sekarang ini,” pungkas Dedi.
Sebelumnya Gibran meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.
“Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri,” kata Gibran.
Adapun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak tstana maupun partai koalisi mengenai siapa dua nama yang akan secara resmi disetorkan presiden untuk dipilih sesuai mekanisme ketatanegaraan.








