Beranda / Tokoh / Juru ” Damai ” Itu Bernama Supratman

Juru ” Damai ” Itu Bernama Supratman

 

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

Oleh Iqbal Basyari

Di tengah hawa sejuk Bukit Telaga Menjer, Wonosobo, Jawa Tengah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tiba-tiba berbicara soal ”takdir” barunya. Saat memberikan sambutan dalam peluncuran Wisata Indikasi Geografis atau GI Tourism Indonesia, Rabu (18/11/2026), ia mengaku tidak hanya mengurusi soal hukum, tetapi juga menjadi juru damai.

Kelakar itu berawal dari kawasan dataran tinggi Dieng yang terbelah ke dalam dua wilayah administratif, yakni Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Selama ini, kawasan wisata lintas daerah kerap sulit berjalan beriringan karena terhalang batas wilayah dan ego kewilayahan pemerintah daerah masing-masing.

Namun, lewat program Wisata Indikasi Geografis Dieng dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, kebuntuan itu teratasi. Mengusung komoditas utama carica, kopi arabika, dan purwaceng, ajang ini membuat Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat dan Bupati Banjarnegara Amalia Desiana bisa tampil ”damai” dalam satu panggung promosi bersama.

”Alhamdulillah juga hari ini kita bisa menyatukan Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara, hanya lewat satu event yang namanya Indikasi Geografis,” katanya.

Tak hanya ”mendamaikan” dua kepala daerah, Supratman juga mengaku punya takdir sebagai juru damai untuk urusan partai politik. Salah satu tokoh yang pernah didamaikan, yakni Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, turut hadir dalam acara peluncuran tersebut.

Keterlibatan Supratman merujuk pada konflik dualisme kepemimpinan yang sempat membelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seusai Muktamar X di Ancol, Jakarta, 27–29 September 2025. Kubu petahana yang dipimpin Pelaksana Tugas Ketua Umum Muhammad Mardiono mengklaim dirinya terpilih kembali secara aklamasi. Di sisi lain, kubu lainnya menyatakan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 bersama Taj Yasin Maimoen sebagai sekretaris jenderal.

Kedua kubu pun sama-sama mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan ke Kementerian Hukum. Kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai hingga Supratman pada 6 Oktober 2025 mengesahkan surat keputusan kepengurusan rekonsiliasi PPP masa bakti 2025–2030. Dalam struktur tersebut, Mardiono duduk sebagai ketua umum, Agus sebagai wakil ketua umum, dan Taj Yasin sebagai sekretaris jenderal.

”Tidak usah khawatir, Pak Wagub, saya ini memang sudah ditakdirkan untuk menjadi juru damai, Pak,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berpidato dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (3/10/2025). BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imipas. BPK menyatakan hasil pemeriksaan ketiga lembaga kementerian tersebut berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Belakangan, dinamika internal partai berlambang Kabah tersebut kembali menghangat menyusul pencopotan Agus dan Taj Yasin dari kepengurusan pada akhir Oktober 2026. Kubu Mardiono beralasan langkah itu diambil karena keduanya tidak aktif menjalankan roda organisasi selama setahun terakhir, sementara kubu Agus dan Taj Yasin menolak keputusan tersebut karena dianggap menyalahi anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai.

Menyikapi situasi itu, Supratman pun lagi-lagi menyatakan kesiapannya menjadi juru damai untuk kesekian kalinya. ”Tapi insya Allah Januari kita damaikan lagi,” ucap Supratman.

Penulis:Iqbal Basyari | Editor:Moh. Hilmi Faiq | Penyelaras Bahasa:Nur Adji

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *