Foto: Menko Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. (Herdi/detikcom)
Jakarta,REDAKSI17.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. AHY mengaku sempat memanggil lintas kementerian/lembaga untuk membahas masalah tersebut.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah mempertimbangkan sejumlah opsi penyelesaian utang proyek kereta cepat. Namun, tak menjelaskan lebih lanjut opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah.
“Di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya, segala sesuatunya,” ungkap AHY saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Hingga saat ini, terang AHY, opsi yang dibahas mencakup Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pihak yang menangani persoalan utang KCIC atau melibatkan Kementerian Keuangan. Namun yang jelas, AHY menyebut skema penyelesaian masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan,” jelasnya.
AHY menambahkan penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu segera dilakukan agar tidak mengganggu rencana perluasan rute kereta cepat hingga Surabaya.
“Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku telah berkomunikasi dengan China terkait restrukturisasi utang proyek. Namun, ia menyebut kondisi keuangan proyek Kereta Cepat memang tidak baik sejak awal pembangunan.
“Restructuring saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
