Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 56 mahasiswa asal Papua yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri belum menerima pembayaran beasiswa dari pemerintah daerah. Total tunggakan yang belum dibayarkan mencapai Rp 37 miliar, yang seharusnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. (Beritasatu.com/Ricki Putra Harahap)
Jakarta,REDAKSI17.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 56 mahasiswa asal Papua yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri belum menerima pembayaran beasiswa dari pemerintah daerah. Total tunggakan yang belum dibayarkan mencapai Rp 37 miliar, yang seharusnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.
“Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari pemda. Totalnya Rp 37 miliar sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama,” kata Tito seusai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/25).
Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 300 mahasiswa penerima beasiswa Papua yang belajar di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat hingga Australia. Tito menegaskan keterlambatan pembayaran ini tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung pada keberlangsungan studi mereka.
Untuk menghindari masalah berulang, Tito mengusulkan agar sisa pembiayaan studi para mahasiswa diambil alih pemerintah pusat melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Usulan tersebut muncul setelah berulang kali terjadi keterlambatan dari pemerintah daerah.
“Saya melihat daripada kompleks, lamban, kasihan itu enggak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh menteri keuangan melalui LPDP,” ujarnya.
Usulan Tito akhirnya disetujui Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan seluruh data mahasiswa segera diserahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk diproses lebih lanjut.
“Perintah presiden setuju, yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada menteri keuangan dan menteri luar legeri,” tutup Tito.
