Gondokusuman,REDAKSI17.COM – Kota Yogyakarta memiliki peluang besar untuk memperkuat perekonomian melalui sektor pariwisata dan industri kreatif. Bahkan pariwisata lokal telah berkembang baik, namun untuk tingkat internasional masih perlu didorong lebih kuat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, saat menjadi narasumber dalam acara Teras 161 – Episode 52 bertema Bagaimana Caranya Kita Bisa Cuan dari Pertumbuhan Ekonomi 2026? “CUAN di Tahun Kuda” yang digelar di Bank BPR MSA, Minggu (7/12).

Kegiatan yang diinisiasi oleh para alumni SMA De Britto ini menghadirkan diskusi mendalam mengenai prospek ekonomi Indonesia tahun 2026, strategi penguatan sektor usaha, serta peluang investasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Selain itu juga dibahas sektor-sektor yang diprediksi memberikan keuntungan maksimal.

Wawan menyoroti potensi industri kreatif film yang semakin berkembang, salah satunya melalui penyelenggaraan Jogja-Netpac Asian Film Festival. Peluang untuk menjadikan Yogyakarta sebagai “Kota Sinema” dinilai sangat besar karena kota ini memiliki lebih dari seribu lokasi yang potensial untuk produksi film.

“Ekosistem kreatif ini memiliki nilai ekonomi tinggi. Tiga hari kegiatan JAFF saja mampu mencatat transaksi hingga Rp150 miliar,” ujarnya.

Wawan menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan pariwisata Kota Yogya  tidak mungkin berjalan sendiri. Dengan wilayah administratif yang terbatas, Kota Yogyakarta perlu bersinergi erat dengan Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo bahkan luar daerah.

“Jogja harus inline dengan provinsi dan kabupaten lain. Kita tidak punya gunung, bandara, maupun pantai, sehingga sinergi menjadi kunci,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah destinasi favorit wisatawan justru berada di luar wilayah kota sehingga tidak memberikan kontribusi langsung terhadap PAD Kota Yogyakarta. Hal ini mendorong Pemkot untuk memaksimalkan potensi dalam kota melalui inovasi dan kolaborasi dengan swasta serta akademisi.

 

Wakil Wali Kota Yogya, Wawan Harmawan

 

Wawan mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk menyambut tahun 2026 dengan semangat sinergi.

“Menumbuhkan perekonomian harus dilakukan bersama. Ekonomi keroyokan justru lebih kuat untuk menghadapi berbagai risiko,” ujarnya.

Ia juga mendorong jejaring alumni dan komunitas untuk membangun kekuatan kolektif dalam menghadapi peluang ekonomi ke depan.

Pada kesempatan ini, Wawan Harmawan menyebutkan salah satu program yang tengah dikembangkan Pemkot Yogyakarta adalah pembentukan ekosistem wisata berbasis masyarakat melalui konsep One Village One Sister University.  Program ini mendorong kolaborasi masyarakat, akademisi, kampus dan sektor swasta dalam mengembangkan kampung menjadi destinasi wisata baru.

Wawan menyampaikan bahwa salah satu kawasan yang sedang dijajaki adalah lingkungan di sekitar Jalan Mataram, yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ekosistem homestay terpadu.

“Sekitar 20 rumah di kawasan tersebut berpotensi ditata dan dikelola bersama. Jika dikembangkan, ini tidak hanya mempercantik kawasan tetapi juga menambah destinasi wisata baru dan menggerakkan ekonomi warga,” jelasnya.

Direktur Utama BPR MSA sekaligus alumni De Britto, Triagung Pujiantoro, turut memberikan pandangan mengenai perubahan besar sektor perbankan rakyat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar.

“Dulu hanya menyalurkan kredit. Sekarang kami harus menjadi motor penggerak perekonomian. Itu menuntut perubahan tata kelola dan manajemen risiko,” jelasnya.

Diskusi peluang ekonomi tahun 2026

Triagung menambahkan bahwa BPR MSA sedang memperkuat transformasi digital melalui konsep digital automation, yaitu memasukkan unsur digital dalam pelayanan hingga ke nasabah.

“Perubahan ini mengharuskan kami rebranding diri. Bahkan bangunan kantor baru kami sampai dibilang lebih megah dari BCA,” ujarnya sambil tersenyum.

Terkait sektor usaha, Triagung menegaskan bahwa peluang terbesar ada di sektor mikro, terutama UKM yang selama ini menyumbang lebih dari 50% PDB nasional dengan lebih dari 97 juta tenaga kerja.

“Pemerintah fokus pada UKM, mulai dari penurunan PPh, kemudahan legalitas, hingga dukungan digitalisasi. Di Jogja, pariwisata dan jasa masih menjadi sektor dominan, dan ini peluang besar untuk kami di BPR,” katanya.