Wirobrajan,REDAKSI17.COM – Inovasi Semangat Gotong Royong Bebas Stunting (Segoro Bening) mengantarkan Pemerintah Kota Yogyakarta meraih Piagam Penghargaan sebagai Finalis Top Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 Kelompok Umum, yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Inovasi ini digagas dan dilaksanakan di wilayah Kemantren Wirobrajan terbukti memberi dampak nyata terhadap penurunan angka stunting.
Jawatan Sosial Kemantren Wirobrajan, Eka Kusumawati, menjelaskan bahwa Segoro Bening lahir dari kesadaran bahwa persoalan stunting tidak bisa diselesaikan secara parsial atau sektoral.
“Sejak awal 2023 kami melihat, setelah data stunting ada, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana intervensinya. Dari situ muncul Segoro Bening, Semangat Gotong Royong Bebas Stunting, yang mengajak semua pihak bergerak bersama,” jelas Eka saat ditemui di kantornya, Kamis (22/1).
Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Kemantren Wirobrajan masih berada di angka 10,56 persen. Pada saat itu keterlibatan masyarakat dan stakeholder masih terbatas, koordinasi lintas sektor belum berjalan sistematis, serta edukasi kepada keluarga berisiko stunting belum menjangkau seluruh sasaran.
Melalui Segoro Bening, pendekatan diperluas dengan mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan, mulai dari puskesmas, KUA, Polsek, Koramil, hingga dunia usaha dan masyarakat.
Intervensi dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mencakup remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi dan balita. Puskesmas berperan dalam pemeriksaan kesehatan dan pemberian tablet tambah darah, KUA melakukan pembinaan calon pengantin, sementara dunia usaha terlibat melalui program CSR untuk mendukung pemenuhan gizi.
“Segoro Bening ini bukan hanya soal PMT, tapi soal membangun sistem gotong royong. Dunia usaha, ASN, Forkopimtren, sampai komunitas ikut urunan membantu balita dan keluarga berisiko stunting,” ujarnya.
Sejumlah mitra yang terlibat dalam Segoro Bening antara lain Bank Jogja, BPD DIY, Lazismu, pelaku UMKM, catering, hingga produsen makanan balita. Kolaborasi tersebut memungkinkan penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan baduta berisiko stunting, bahkan pada saat belum tersedia dukungan anggaran khusus.
Selain intervensi gizi, Segoro Bening juga menekankan pendampingan pola asuh. Kemantren Wirobrajan menggandeng Poltekkes Kemenkes melalui program One Student One Family, di mana mahasiswa mendampingi keluarga berisiko stunting selama tiga bulan. Pendampingan meliputi edukasi pola makan, pemenuhan gizi, hingga pengasuhan anak.
Pada tahun 2025, kolaborasi diperluas dengan Universitas Widya Mataram yang mendampingi kegiatan posyandu sekaligus memberikan edukasi langsung kepada orang tua balita. Kerja sama ini direncanakan berlanjut pada 2026 sebagai bagian dari keberlanjutan Segoro Bening.
Eka menambahkan, meskipun angka stunting terus menurun, evaluasi tetap dilakukan secara mendalam. Pada akhir 2025, dilakukan evaluasi case by case dengan melibatkan langsung orang tua balita untuk memahami faktor penyebab stunting, termasuk kondisi bawaan, faktor genetik, maupun kendala ekonomi dan evaluasi model seperti ini akan terus dilanjutkan pada 2026.
“Segoro Bening bukan sekadar mengejar angka, tapi memastikan setiap anak mendapat perhatian sesuai kebutuhannya. Penanganan stunting harus manusiawi dan berkeadilan,” tegas Eka.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menyampaikan apresiasi terhadap inovasi yang dikembangkan di wilayah, termasuk Segoro Bening di Kemantren Wirobrajan.
“Kami sangat mengapresiasi inovasi-inovasi di wilayah, karena penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Harus melibatkan semua unsur lintas sektoral. Harapannya, keberhasilan Wirobrajan menurunkan angka stunting ini bisa direplikasi oleh wilayah lain,” ujar Aan.
Ia menilai semangat kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam Segoro Bening menjadi praktik baik yang patut dicontoh. Aan juga mendorong penguatan intervensi di tingkat kelurahan, khususnya di wilayah yang prevalensi stuntingnya masih relatif lebih tinggi.
Terkait dinamika kebijakan efisiensi anggaran, Aan menegaskan bahwa penanganan stunting tetap menjadi prioritas.
“Walaupun terjadi penyesuaian anggaran, kualitas layanan kepada masyarakat tetap kami jaga. Penanganan stunting tidak hanya menyasar balita dengan kondisi stunting, tetapi juga balita dengan gizi kurang, gizi buruk, maupun balita yang berat badannya tidak mengalami kenaikan. Kami pastikan tidak menurunkan kualitas layanan. Penanganan stunting tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
