Jakarta,REDAKSI17.COM – Profil kredit Indonesia di mata S&P Global Ratings di ujung tanduk. Penurunan peringkat kredit Indonesia bisa saja terjadi dalam waktu dekat.
S&P memperingatkan meningkatnya tekanan fiskal, khususnya biaya pembayaran utang yang lebih tinggi telah meningkatkan risiko ekonomi bagi Indonesia. Dikutip dari Bloomberg, Jumat (27/2/2026), Rain Yin, analis kedaulatan di S&P Global Ratings menilai pembayaran bunga utang Indonesia sangat mungkin melebihi ambang batas utama 15% dari pendapatan pemerintah tahun lalu.
Jika tetap di atas ambang batas secara berkelanjutan, hal itu dapat memicu pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia. Yin memaparkan hal tersebut dalam sebuah webinar tentang kawasan Asia Pasifik.
S&P belum mengubah prospek pada peringkat kredit Indonesia di level BBB. Hanya saja, komentar Yin menunjukkan kekhawatiran yang meluas tentang posisi fiskal Indonesia.
Lembaga tersebut menyoroti rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara sebagai metrik kunci. Rasio itu meningkat secara signifikan sejak pandemi dan tidak menurun dengan cepat. Padahal Indonesia secara konsisten rasio pembayaran utangnya ada di bawah 15% untuk waktu yang lama.
Selain itu defisit anggaran Indonesia juga naik mendekati ambang batas defisit di 3%, tepatnya di level 2,9%. Angka itu lebih tinggi dari perkiraan tahun lalu karena penerimaan yang melemah.
Perkembangan ini dilihat S&P sebagai risiko penurunan terhadap fiskal negara. Loyonya pendapatan dapat membuat beban bunga negara tetap tinggi dan mengikis penyangga fiskal.
“Dua perkembangan yang kami pantau dengan sangat cermat adalah kerangka fiskal jangka menengah, apakah tetap berlandaskan kebijakan aturan fiskal yang mapan, dan kedua, perkembangan pendapatan,” kata Yin.
Bila diingat kembali, Moody’s Ratings pada awal Februari 2026 juga baru mengubah prospek peringkat Baa2 Indonesia menjadi negatif dari stabil. Moody’s menyoroti melemahnya tata kelola dan risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Prospek Moody’s keluar tak lama setelah peringatan dari MSCI tentang perlunya reformasi pasar modal di Indonesia. Hal ini semakin memperburuk sentimen investor asing di Indonesia.
