Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan kerja Pemerintah Kota Palembang yang dipimpin Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam dala rangka berbagi pengalaman antar pemerintah daerah, khususnya terkait penataan ruang publik, pedagang kaki lima (PKL), kawasan pedestrian, hingga pengelolaan sampah.
Rombongan diterima langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, bersama jajaran perangkat daerah di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Jumat (6/3).
Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam menyampaikan bahwa Kota Yogyakarta dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena dinilai berhasil menata kawasan kota sekaligus mempertahankan karakter budaya dan pariwisatanya.
“Di sini ada lima poin yang ingin kami pelajari, mulai dari penataan alun-alun, penataan PKL, pedestrian, penguatan jejaring kota pusaka melalui JKPI, hingga pengelolaan sampah,” ujarnya.
Penyerahan cindera mata
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan berbagai langkah penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta, salah satunya terkait relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro. Ia menjelaskan, relokasi PKL dilakukan dengan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan konflik dengan pedagang. Pemerintah bahkan memberikan fasilitas gratis pada masa awal relokasi.
“Intinya merelokasi tidak menyakiti. Kita gratiskan dulu tempatnya, listriknya juga kita bayarkan. Sebulan operasional listrik bisa sampai Rp30 juta, tapi kita tanggung dulu. Ini dalam rangka emong warga supaya mereka bisa menata usaha dulu,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendekatan dialog langsung juga menjadi kunci dalam proses relokasi tersebut. Hasto bahkan kerap datang langsung menemui pedagang ketika muncul potensi aksi protes.
“Kalau ada rencana mau demo, saya biasanya datang dulu ke sana. Saya bilang, tidak usah demo ke Balai Kota, saya yang datang ke tempat mereka. Kita ngobrol di sana, lesehan bersama. Dengan cara seperti itu alhamdulillah lebih mudah menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Selain penataan PKL, Hasto juga menjelaskan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengembangkan kawasan Malioboro menuju konsep full pedestrian.
Menurutnya, Malioboro memiliki panjang sekitar 1,3 kilometer dan merupakan bagian dari sumbu filosofi Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO.
Namun penerapan full pedestrian tidak dapat dilakukan secara langsung karena masih terdapat berbagai tantangan teknis, salah satunya akses jalan kecil atau “sirip-sirip” yang terhubung ke Malioboro.
“Kalau Malioboro full pedestrian, orang dari jalan kecil yang masuk ke Malioboro itu harus bisa putar balik. Masalahnya banyak gang kecil yang satu arah sehingga sulit untuk berputar. Itu yang sedang kita kondisikan,” jelasnya.
Diskusi
Untuk saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta masih menerapkan konsep parsial full pedestrian melalui penutupan jalan bagi kendaraan bermotor pada waktu tertentu.
“Sekarang kita tutup dari jam 17.00 sampai jam 22.00 setiap hari. Jadi kalau ingin menikmati Malioboro tanpa kendaraan, bisa datang pada jam tersebut,” kata Hasto.
Ia menambahkan, waktu tersebut ke depan berpotensi diperluas secara bertahap setelah berbagai aspek pendukung dipersiapkan.
“Pelan-pelan nanti mungkin jam 22.00 bisa diperpanjang sampai jam 23.00. Semua kita pelajari dulu permasalahannya sebelum benar-benar full pedestrian,” tambahnya.
Di sisi lain, Hasto juga mengungkapkan rencana pengembangan transportasi ramah lingkungan di kawasan Malioboro untuk mendukung konsep pedestrian. Salah satunya adalah penggantian becak motor menjadi becak listrik yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan konsep kawasan wisata pejalan kaki.
“Kita sedang menyiapkan becak listrik. Becak di Malioboro hampir seribu unit, tapi karena kemampuan APBD terbatas, penggantian dilakukan bertahap,” jelasnya.
Selain becak, penataan operasional andong juga menjadi perhatian pemerintah kota. Saat ini terdapat sekitar 400 andong yang beroperasi di kawasan Malioboro. “Ke depan kita harus membuat kantong parkir andong. Tidak semuanya masuk ke Malioboro, mungkin digilir sekitar 60 unit saja supaya tetap tertata,” ujarnya.
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti menjelaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut telah melalui berbagai uji coba, baik pada musim liburan, akhir pekan, maupun hari biasa.
“Untuk menuju full pedestrian memang kita melakukan beberapa kali uji coba, baik saat low season, high season, weekend maupun hari biasa. Dari situ kita bisa memitigasi berbagai potensi permasalahan,” jelas Yetti.
Selain penataan ruang jalan, Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan penataan aktivitas seni jalanan di kawasan Malioboro. Yetti menyebutkan, saat ini terdapat lima titik khusus bagi pengamen di kawasan Malioboro yang dikelola secara bergiliran.
“Kita siapkan lima titik atraksi di Malioboro. Jadi pengamen tidak boleh keliling, tetapi tampil di titik yang sudah disediakan. Saat ini ada sekitar 120 pengamen yang kita kurasi dan tampil secara bergiliran,” ujarnya.
Kurasi tersebut dilakukan bersama Institut Musisi Jalanan (IMJ) agar kualitas pertunjukan tetap terjaga sekaligus memberikan ruang ekspresi bagi para seniman jalanan.
