Jakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah akan efisiensi anggaran imbas pecahnya perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak. Opsi pemangkasan anggaran sudah dirapatkan hari ini di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bersama sejumlah Kementerian/Lembaga.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum mengetahui seberapa lama perang akan berlangsung. Opsi pemotongan anggaran dilakukan demi menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3%.
“Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu, apakah lima minggu, itu menggunakan skenario pemotongan anggaran. Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3%,” sebut Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2026).
Besaran efisiensi anggaran juga sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia. Kemudian jika perang berlangsung lama, pemerintah baru akan menggunakan tiga skenario lain yang sebelumnya sudah diumumkan.
Airlangga lalu menegaskan pemerintah tidak akan memangkas anggaran program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih. Pasalnya program-program unggulan dinilai sebagai investasi jangka panjang.
“(Anggaran) program unggulan tidak ada yang diubah. Karena itu investasi jangka panjang,” kata Airlangga.
Sementara itu, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan sejumlah skenario jika kondisi global memburuk, termasuk kemungkinan pemotongan anggaran agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3%. Tiga skenario lain yang sebelumnya sudah diumumkan akan dilakukan jika konflik berlangsung lama.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana diketahui turut hadir dalam pertemuan yang dilakukan hari ini. Ditemui usai rapat, Dadan menyebut anggaran yang diterima BGN masih akan sama dengan yang sudah tertuang dalam APBN 2026 yakni Rp 335 triliun.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026,” ujar Dadan.
