Sleman (17/07/2025)REDAKSI17.COM – Sebanyak 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di DIY resmi dinyatakan lulus atau graduasi dari kepesertaan program bantuan sosial, setelah dinilai telah mandiri secara sosial dan ekonomi. Momentum istimewa ini ditandai dalam kegiatan bertajuk “Berani Graduasi: Siap Wujudkan Generasi Emas Indonesia” yang digelar di Auditorium Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (17/07).
Acara dihadiri Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos, Mira Kurniasih, Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, serta para rektor dari 16 perguruan tinggi di DIY. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan 16 perguruan tinggi sebagai langkah strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di DIY.
“Graduasi ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan kemandirian. Bantuan sosial adalah jembatan, bukan tali yang mengikat. Yang hadir hari ini adalah mereka yang berani mengambil langkah menuju masa depan yang lebih baik,” tutur Mensos Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bantuan sosial adalah hak sementara, bukan identitas tetap atau warisan. Pemerintah mendorong para penerima PKH untuk tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi tumbuh menjadi pelaku usaha mandiri melalui berbagai program pemberdayaan, seperti bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan lanjutan.
Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menjelaskan proses graduasi dilakukan melalui evaluasi yang ketat dan berkelanjutan sejak 2007. Keluarga yang dinyatakan lulus telah memenuhi kriteria kemandirian dan diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi.
“Graduasi ini adalah awal dari fase pemberdayaan. Mereka tidak lagi menerima PKH, tetapi akan mendapat dukungan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan akses permodalan agar usahanya berkembang,” ujar Endang.
Endang menambahkan, kolaborasi dengan 16 perguruan tinggi merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan berbasis data tunggal kesejahteraan sosial, sejalan dengan instruksi Presiden RI. Pemda DIY sendiri berkomitmen untuk terus mendampingi proses pemberdayaan keluarga graduan. Sinergi lintas sektor, termasuk dunia pendidikan dan usaha, diyakini menjadi kunci dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Rektor UGM, Ova Emilia, menyampaikan dukungan penuh dari perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam upaya sosial pemerintah. Kolaborasi ini dinilai sebagai bentuk nyata hilirisasi inovasi dan pengabdian kepada masyarakat. “Kami percaya peran perguruan tinggi sangat strategis dalam pengentasan kemiskinan berbasis keilmuan. MoU ini adalah awal keterlibatan aktif kami bersama Kemensos dan Pemda DIY,” ungkapnya.
Para KPM yang telah lulus menjalankan berbagai usaha mandiri di sektor peternakan, perdagangan dan jasa, makanan dan minuman, kerajinan, menjahit, hingga pertanian. Mayoritas telah mengikuti PKH selama lebih dari lima tahun dan kini memiliki penghasilan di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos, Mira Kurniasih, dalam laporannya menyebut para alumni PKH ini layak disebut sebagai lulusan “sekolah kehidupan”. Mereka berasal dari berbagai latar pendidikan dari tidak tamat SD hingga sarjana namun menunjukkan semangat dan optimisme tinggi untuk mandiri.
Kegiatan ini juga mengusung lima nilai utama dalam proses graduasi, yakni: Berani Memulai, Mandiri Melangkah, Buka Ruang Baru, Jadi Inspirasi, dan Ciptakan Cerita Baru. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi semangat bersama bagi KPM lainnya untuk turut menyusul menuju kemandirian.
Humas Pemda DIY
