Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Ahmad Dofiri. (Taufiq S/detikcom)
Jakarta,REDAKSI17.COM – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Ahmad Dofiri mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin melakukan reformasi di seluruh lembaga pemerintahan. Katanya, reformasi tersebut diawali di lembaga Polri.
“Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden waktu kami dikumpulkan. Jadi perintahnya sangat jelas sekali, jaring masukan dari masyarakat seluas-luasnya, dan Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi,” kata Dofiri kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
Dia menjelaskan Prabowo benar-benar berkomitmen melakukan reformasi di seluruh institusi dan lembaga pemerintahan. Terlebih Polri sebagai institusi penegak hukum.
“Oleh karena itu Presiden menyampaikan, ‘Oke, kita mulai dari Polri’,” jelasnya.
Dofiri mengatakan reformasi institusi ini menggarap isu-isu strategis. Terutama polisi sebagai aparat penegak hukum.
“Nah, di situlah pentingnya mengapa kemudian Polri selaku aparat penegak hukum ya, karena ada sangkut paut dengan itu,” kata dia.
Dofiri melanjutkan, aspek kultural dalam tubuh Polri juga perlu dibenahi agar anggota lebih profesional dan humanis. Kemudian perbaikan wajib dilakukan dalam tata kelola rekrutmen, karier, hingga pengawasan melalui sistem digital guna mencegah penyimpangan.
“Jadi melihat reformasi Polri itu harus utuh. Mohon jangan bicara cuma masalah tahunya itu kan masalah kedudukan, Polri ditaruh di mana, nggak. Yang paling besar lagi itu ada di internal berkaitan dengan tata kelola,” ucap dia.
