JAKARTA,REDAKSI17.COM – Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyoroti viralnya program penyaluran sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran negara atau APBN. Menurutnya, perhatian publik terhadap program tersebut justru membuka ruang pengawasan terhadap penggunaan uang negara.
Guntur menyebut ada “berkah” dari viralnya isu yang belakangan ramai disebut publik sebagai “sapi kurban APBN” Presiden Prabowo. Ia menilai masyarakat kini memiliki hak untuk meminta transparansi atas program tersebut.
“Ada berkahnya juga ‘sapi kurban APBN’ Presiden Prabowo ini viral. Rakyat jadi tahu. Dan karena tahu, rakyat berhak menuntut. Transparansi,” kata Guntur Romli dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Ia mempertanyakan sejumlah aspek dalam pelaksanaan program penyaluran hewan kurban yang disebut mencapai 1.098 ekor sapi di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Guntur, publik berhak mengetahui apakah seluruh hewan kurban benar-benar telah disalurkan sesuai data yang diumumkan pemerintah, termasuk laporan pelaksanaan dan dokumentasinya.
“1.098 ekor apa benar disalurkan semuanya? Ada laporan dan dokumentasinya?” ujarnya.
Tak hanya itu, Guntur juga mempertanyakan mekanisme pengadaan hewan kurban yang dibiayai APBN, termasuk soal harga, proses pembelian, hingga pihak yang memenangkan pengadaan.
“Harga wajarkah? Itu lewat tender terbuka atau e-katalog? Siapa pemenang pengadaan dan siapa di belakangnya?” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menyinggung kemungkinan adanya dimensi politik dalam program sosial tersebut. Guntur meminta kejelasan apakah penyaluran sapi kurban murni program sosial pemerintah atau justru memiliki kepentingan politik tertentu.
“Ini program sosial atau mesin politik partai berkuasa?” tegasnya.
Selain mekanisme pengadaan, Guntur juga mempertanyakan pihak penerima manfaat dan dasar penentuan distribusi sapi kurban tersebut.
“Siapa penerima? Apa kriterianya? Apakah ada afiliasi politik dalam distribusinya?” imbuhnya.
Pernyataan Guntur muncul di tengah perhatian publik terhadap distribusi hewan kurban Presiden menjelang Iduladha 2026. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari pihak pemerintah terkait detail mekanisme pengadaan, distribusi, maupun laporan pelaksanaan program yang dipersoalkan tersebut.
