JAKARTA,REDAKSI17.COM – Iran mulai menjajaki kembali pasar minyak Jepang setelah memperoleh pengecualian (waiver) sementara dari sanksi Amerika Serikat (AS) yang membuka peluang ekspor minyak mentah ke negara tersebut.

Namun, proses negosiasi masih menghadapi sejumlah hambatan, mulai dari terbatasnya masa berlaku waiver hingga tingginya risiko keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Seperti dikutip Reuters, berdasarkan informasi dari tiga sumber Iran dan Barat yang mengetahui pembahasan tersebut, pemerintah Iran telah memulai komunikasi awal dengan sejumlah perusahaan Jepang untuk menghidupkan kembali perdagangan minyak yang terhenti sejak 2019.

Waiver yang diberikan Washington pada 22 Juni itu merupakan bagian dari kesepakatan perundingan damai selama 60 hari antara Teheran dan Washington. Izin tersebut akan berakhir pada 21 Agustus mendatang.

Dua sumber Iran menyebutkan sedikitnya tiga perusahaan Jepang tengah mempelajari kemungkinan membeli minyak mentah Iran. Jika terealisasi, transaksi tersebut akan menjadi impor pertama Jepang dari Iran sejak sanksi AS diperketat setelah Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari perjanjian nuklir Iran pada 2018.

Sementara itu, seorang sumber industri barat yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan pejabat Jepang dan Iran masih berada pada tahap awal pembahasan mengenai potensi ekspor minyak.

Di sisi lain, pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI), mengaku belum mengetahui adanya pembahasan resmi terkait rencana tersebut. Hingga kini, Kementerian Luar Negeri Jepang maupun Departemen Keuangan AS juga belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi.

Selama beberapa tahun terakhir, China menjadi pembeli utama minyak Iran setelah Jepang, Korea Selatan, India, dan negara-negara Eropa menghentikan impor akibat sanksi AS.

Seorang pejabat senior pemerintah Iran mengatakan keberhasilan transaksi bergantung pada keputusan AS memperpanjang masa berlaku waiver karena waktu pelayaran dari Iran menuju Jepang dinilai lebih lama daripada sisa masa izin yang tersedia.

Menurutnya, pengiriman minyak akan dilakukan melalui Terminal Pulau Kharg menggunakan kapal tanker yang dioperasikan perusahaan Jepang.

Sementara itu, pejabat senior Kementerian Perminyakan Iran mengungkapkan perusahaan minyak nasional Iran (NIOC), telah menghubungi para pelanggan tradisional, termasuk Jepang, untuk menyampaikan kesiapan melanjutkan pasokan apabila kesepakatan damai tercapai dan seluruh sanksi dicabut.

Namun, Kementerian Perminyakan Iran belum memberikan tanggapan resmi mengenai informasi tersebut.

Selain persoalan sanksi, faktor keamanan di Selat Hormuz menjadi perhatian utama calon pembeli Jepang.

Seorang pejabat METI sebelumnya mengatakan keputusan pembelian sepenuhnya berada di tangan perusahaan swasta. Namun, menurutnya, kelanjutan transaksi masih dipengaruhi berbagai faktor, termasuk durasi pengiriman, kontrak pasokan yang sudah berjalan, serta keamanan jalur pelayaran.

Ketidakpastian itu semakin besar setelah sebuah kapal kontainer diserang pasukan Iran di Selat Hormuz pada pekan lalu. Di saat yang sama, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan seluruh kapal yang melintas di perairan tersebut harus memperoleh persetujuan mereka terlebih dahulu.

Badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memperkirakan masih terdapat sekitar 80 ranjau laut yang mengapung di bagian tengah Selat Hormuz.

Seorang pejabat senior dari salah satu perusahaan kilang minyak besar Jepang mengatakan tantangan terbesar bukan hanya keamanan pelayaran, melainkan juga memperoleh perlindungan asuransi bagi kapal yang mengangkut minyak dari Iran.

Di sisi lain, sejumlah pelaku perdagangan dan analis menilai masa berlaku waiver yang hanya berlangsung sementara belum cukup menarik bagi perusahaan penyulingan minyak besar di Asia yang saat ini memiliki stok memadai.