Jakarta,REDAKSI17.COM – Mahalnya harga gas industri disebut-sebut berpotensi memicu 55 ribu orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kekhawatiran ini muncul dari kalangan serikat buruh.
Istana sampai turun gunung untuk mencegah badai PHK itu terjadi. Satgas Mitigasi PHK pun dibentuk pemerintah dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang lekat dengan representasi Istana memimpin satuan tugas tersebut.
Sejauh ini Prasetyo bilang pihaknya mulai berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto pemerintah akan segera mencari jalan keluar.
Dia bilang dalam satu atau dua hari ke depan pihaknya sudah keluar dengan sebuah solusi manjur untuk mengatasi masalah gas industri mahal. Pemerintah akan menjamin semua sektor yang membutuhkan gas industri bisa mendapatkannya dan berkegiatan seperti biasa tanpa melakukan perampingan tenaga kerja.
“Mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya,” tegas Prasetyo usai rapat di DPR dengan pemangku kepentingan terkait, Jumat (26/6/2026).
Di tempat yang sama, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan ada sekitar 55 ribu orang pekerja di bawah naungan KSPSI yang terancam di-PHK. Harga gas mahal membuat pabrik puluhan ribu pekerja itu menghentikan operasinya dan membuat para buruh kehilangan pekerjaan.
“55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK,” beber Andi Gani.
Dia mengungkapkan rapat yang dilakukan di DPR hari ini diyakini bakal membuahkan hasil. Dalam beberapa hari ke depan, Andi Gani bilang pemerintah akan mengumumkan kebijakan untuk mengatasi masalah harga gas industri mahal.
“Rapat tadi memutuskan dalam waktu satu dua hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Ini dapat saya katakan sangat kritis,” tegas Andi Gani.
Dasco Telepon Dirut Pertamina
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga sudah memberikan atensi khusus soal masalah ini. Secara langsung Dasco langsung menelepon Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk menindaklanjuti masalah ini. Sambungan telepon itu dilakukan olehnya di sela-sela sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026) yang lalu.
Kepada Simon, Dasco menyampaikan dirinya menerima pertanyaan terkait persoalan gas industri dan meminta penjelasan mengenai solusi yang dapat ditempuh.
“Halo, Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Raker KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi ini saya tadi udah rancang pidato cuman buyar semua nih gara-gara soal gas,” kata Dasco saat menelpon Dirut Pertamina dalam sesi sambutannya yang disambut tawa oleh sejumlah peserta.
“Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu soal gas industri apakah ada jalan keluar?” sambungnya sembari terus mengatur ulang mic di mimbar agar bisa menangkap suara Simon dalam panggilan telepon itu.
Simon menjawab Dasco, suaranya cukup terdengar jelas di pengeras suara. Dia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang distribusi gas industri, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) soal keluhan yang disampaikan buruh.
“Saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak PGN, dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian, tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG,” jawab Simon dalam sambungan telepon yang diarahkan Dasco pada mikrofon.
Dia menambahkan, Pertamina akan berupaya melakukan perbaikan untuk mendukung sektor industri. Termasuk dalam upaya untuk menurunkan harga gas industri agar lebih kompetitif.
“Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan, dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai,” kata Simon.
