Kabar penggabungan Gerindra dengan NasDem merebak setelah Prabowo Subianto bertemu dengan Surya Paloh. Alat kepentingan pribadi.
BEGINILAH jadinya bila partai politik bergantung pada sosok. Tidak mandiri dan mengabaikan kaderisasi, hidup-mati partai ditentukan ketua umum dan anak keturunannya. Ketika pamor dan pengaruh ketua melorot, partai menjadi ringkih dan rentan diobok-obok.
Itu yang terjadi pada Surya Paloh di Partai NasDem. Pendiri sekaligus ketua umum partai ini, bersama Presiden Prabowo Subianto, menggagas penggabungan Partai NasDem dengan Partai Gerindra.
Gagasan penggabungan itu datang setelah Surya bertemu dengan Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pertengahan Februari lalu. Awalnya mereka membicarakan ambang batas parlemen. Urusan lain yang dibahas adalah kredit dari bank pemerintah untuk perusahaan Surya yang menggarap menara Indonesia 1, proyek mercusuar di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Pada era pemerintahan Prabowo, pencairan kredit jumbo dari anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara mesti mendapat persetujuan presiden.
Prabowo tahu lingkup internal NasDem sedang bergejolak. Ibarat mengelola perusahaan keluarga, Surya menyiapkan anaknya sebagai ketua umum berikutnya. Kader NasDem menentang rencana itu karena khawatir reputasi partai kian merosot. Itu sebabnya Prabowo menyodorkan tawaran: NasDem digabungkan dengan Gerindra. Versi lain, ide merger datang dari Surya.
Surya dalam posisi terjepit. Sejak ia pisah kongsi dengan Joko Widodo—karena NasDem mendukung Anies Baswedan pada pemilihan presiden 2024—pamor politik pemilik Media Group itu meredup. Meski mendukung pemerintahan Prabowo, ia tak punya akses pada kekuasaan karena kader NasDem tak duduk di kabinet.
Berada di luar kekuasaan, bisnis Surya sempoyongan. PT Pangansari Utama, perusahaan jasa boga milik Surya, terancam terdepak sebagai penyedia katering di PT Freeport Indonesia—usaha yang dilakoni sejak tiga dekade silam. Aksesnya kepada pimpinan MIND ID, induk usaha Freeport yang mayoritas sahamnya dikuasai pemerintah, tertutup. Bisnis media dan properti Surya juga belakangan kembang-kempis.
Di tengah seretnya pasokan logistik, sejumlah kader kunci NasDem—terutama yang pernah menjadi kepala daerah—mulai didekati partai lain, di antaranya Partai Solidaritas Indonesia. Mereka diiming-imingi menjadi ketua dewan pimpinan daerah dan dewan pimpinan wilayah partai. Tujuannya apa lagi kalau bukan mendongkrak perolehan suara partai yang dipimpin Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, itu pada Pemilihan Umum 2029. Sebagai mantan kepala daerah, mereka diyakini punya basis massa.
Lemahnya posisi tawar NasDem bertemu dengan hasrat Prabowo memperkuat kekuasaan. Meski ia telah menghimpun banyak partai dalam koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat, dengan dirangkulnya NasDem, otot politik Gerindra dapat makin kuat. Saat ini praktis hanya NasDem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berada di luar kekuasaan.
Yang terjadi pada NasDem adalah gejala umum partai politik Indonesia pasca-Reformasi: partai menjadi kendaraan politik pendiri. Partai bergantung pada sosok, tidak punya ideologi, minim platform, dan tidak bersifat institusional. Elite seenaknya berpindah partai untuk kepentingan sesaat, misalnya menjelang pemilihan kepala daerah.
Tengok yang terjadi pada Partai Demokrat. Bersandar pada figur Susilo Bambang Yudhoyono, partai ini mencatat debut cukup fenomenal pada Pemilu 2004: meraih 7,45 persen suara dan 57 kursi di DPR. Demokrat bahkan ketika itu berhasil mengantarkan Yudhoyono sebagai presiden. Popularitas Yudhoyono sebagai inkumben membuat Demokrat berjaya pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden lima tahun kemudian. Reputasi Demokrat melorot setelah Yudhoyono tak lagi menjadi presiden.
Partai personal mudah terjerumus privatisasi: dikuasai oleh kepentingan personal seakan-akan partai milik pribadi. Saat paceklik terjadi, pendiri dapat menawarkan merger atau menyerahkan partainya untuk diakuisisi partai lain.
Partai personal adalah kisah kelam demokrasi pasca-Reformasi. Alih-alih menjadi lembaga publik yang mengartikulasikan aspirasi politik masyarakat, partai personal memusatkan kekuasaan di tangan segelintir orang yang punya modal. Kepentingan orang banyak hanya dilirik untuk meraup suara pada pencoblosan lima tahun sekali. ●
Sumber: Tempo
