Gunungkidul,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menerima kunjungan kerja dari tim Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk merespons cepat berbagai persoalan sosial mendesak di wilayah tersebut.Berlangsung di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Senin, (4/5/2026) pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, dengan Menko PMK yang berlangsung satu pekan sebelumnya.
Dalam sambutannya, Bupati Endah memaparkan kondisi memprihatinkan terkait angka bunuh diri yang meningkat di Gunungkidul. Ia melaporkan terdapat 12 kasus gantung diri baru. Bupati mengakui bahwa kompleksitas masalah ini melampaui kapasitas pemerintah daerah dan memerlukan intervensi pusat.
“Selain masalah kesehatan jiwa, Gunungkidul menghadapi tantangan ekonomi berat. Terdapat 56.000 warga yang kepesertaan BPJS-nya terhenti oleh pemerintah pusat.” ungkap Bupati.
Lebih lanjut, sebanyak 235 penerima bantuan sosial terancam kehilangan haknya karena terdeteksi terlibat judi online berdasarkan data BPATK, yang dikhawatirkan memicu keputusasaan di masyarakat.
Ketua Gugus Tugas Pembangunan Talenta Digital dan Kecerdasan Artifisial Kemenko PMK, Dr. Dedi Permadi, menegaskan bahwa arahan Menko PMK adalah melakukan langkah konkret jangka pendek, menengah, dan panjang, bukan sekadar seremoni.
“Salah satu strategi utama adalah melalui ‘Action Research’ atau riset yang dibarengi aksi nyata, bekerja sama dengan lima dekan dari Universitas Gadjah Mada (UGM)** dan LPDP.” kata Dedi.
Kemenko PMK menekankan pentingnya data spasial untuk mewujudkan precision policy (kebijakan presisi) Data ini mencakup pemetaan sekolah rusak, titik rawan kesehatan jiwa, hingga kondisi ketahanan pangan guna memastikan bantuan kementerian/lembaga tepat sasaran.Untuk menangani kekurangan tenaga psikolog, Kemenko PMK mengusulkan program KKN Tematik Kesehatan Jiwa.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di DIY akan dikerahkan untuk melakukan pendampingan di Puskesmas dan Posyandu. Selain itu, dilakukan revitalisasi Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) agar selaras dengan regulasi terbaru.
Pihak Kemenko PMK juga mendorong skema “keroyokan” lintas sektor, di mana berbagai kementerian di bawah koordinasi PMK maupun di luarnya akan ditarik untuk mengintervensi masalah kemiskinan, pernikahan dini, stunting, hingga pemberdayaan ekonomi di Gunungkidul.
Visi Gunungkidul Raya
Bupati Endah menegaskan bahwa seluruh upaya ini sejalan dengan visi “Gunungkidul Raya” yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Ia menekankan bahwa pembangunan manusia adalah pondasi utama kesejahteraan.
Pertemuan ini dilanjutkan dengan rapat koordinasi teknis yang lebih mendalam, khususnya di sektor kesehatan, untuk memetakan pembagian tugas antar kementerian dan lembaga secara lebih mendetail.
