DUBAI,REDAKSI17.COM – Kendali penuh atas Selat Hormuz kini menjadi “senjata emas” bagi Iran. Bagi Teheran, penguasaan jalur pelayaran strategis tersebut bahkan lebih penting dibandingkan program nuklir yang selama puluhan tahun membuat negara tersebut harus menghadapi berbagai sanksi internasional.

Seperti dikutip dari Reuters, Selat Hormuz kini menjadi bagian utama dari strategi Iran. Pekan ini, kapal-kapal yang melintasi selat tanpa persetujuan Teheran ditembaki.

Hal tersebut memicu baku tembak dengan Amerika Serikat dan mengancam kesepakatan damai sementara yang telah dicapai bulan lalu.

Selama bertahun-tahun Iran enggan menutup jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan energi dunia tersebut. Namun, kini para pemimpinnya memandang Selat Hormuz sebagai kartu tawar paling kuat dalam berbagai sengketa dengan negara-negara Barat sekaligus alasan yang membuat Washington mengakhiri perang.

“Akui tatanan baru Iran di Selat Hormuz. Itu satu-satunya jalan ke depan,” tulis anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, lewat media sosialnya.

Meski dua sumber senior Iran mengatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu sengketa jangka panjang dengan dunia internasional, kalangan elite di pemerintahan Teheran tetap bersikeras untuk memegang penuhkendali atas Selat Hormuz.

Menurut salah satu sumber, sempat muncul kekhawatiran bahwa Iran terlalu jauh dalam memainkan kartu tersebut. Namun mayoritas pejabat tinggi menilai tidak ada negara yang rasional jika melepaskan pengaruh sebesar itu.

“Selat Hormuz merupakan senjata emas Iran. Kini mereka ingin merebutnya dari Iran, dan itu tidak akan pernah terjadi,” ungkap sumber tersebut.

Nota kesepahaman yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump bulan lalu memang membuka kembali lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Namun, isi perjanjian tersebut tidak menjelaskan secara tegas mengenai siapa yang memegang kendali penuh atas pengelolaan jalur pelayaran itu.

Dalam nota kesepahaman disebutkan bahwa Iran akan mengupayakan pelayaran kapal-kapal komersial secara aman tanpa mengenakan biaya selama 60 hari.

Tim perunding Iran menafsirkan ketentuan tersebut sebagai pengakuan Amerika Serikat atas hak Republik Islam Iran untuk mengelola Selat Hormuz, meski tanpa menarik biaya atau tarif selama dua bulan.

Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara Teluk menolak penafsiran tersebut. Mereka menilai ketentuan itu hanya mewajibkan Iran menjamin keamanan pelayaran kapal, bukan memberikan kewenangan untuk mengatur lalu lintas dengan menggunakan kekuatan.

Sikap Iran tidak lepas dari ketidakpercayaannya terhadap Amerika Serikat. Ketidakpercayaan tersebut diperparah setelah Trump membatalkan perjanjian nuklir yang telah ada pada 2018.

Selain itu, AS kerap memperpanas suasana setelah sebelumnya menyepakati gencatan senjata, dan melancarkan serangan ketika proses diplomasi masih berlangsung.

Salah satu sumber senior Iran mengatakan jika Tehran mengalah dalam isu Selat Hormuz, Trump diperkirakan akan meminta tuntutan lain, termasuk terkait program nuklir dan persediaan rudal konvensional Iran.

“Langkah seperti itu sama saja dengan menyerah dan itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya.

Selama bertahun-tahun Iran memang berulang kali mengancam akan menutup Selat Hormuz. Bahkan, pejabat Iran pernah menyebut langkah tersebut “semudah meminum segelas air”.

Meski demikian, para pejabat senior secara tertutup mengakui penutupan selat hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir.

Alasannya, langkah tersebut berisiko memperburuk isolasi internasional terhadap Iran, memicu kemarahan negara-negara Teluk, konsumen energi dunia, serta pada akhirnya merugikan perekonomian Iran sendiri.

Namun keadaan berubah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari 2026 yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran beserta sejumlah pejabat senior lainnya.

Sejak saat itu, Iran menutup Selat Hormuz bagi seluruh kapal, kecuali kapal miliknya sendiri, sehingga memicu gangguan terbesar terhadap pasokan energi global dalam sejarah.

Setelah sempat mempertimbangkan dampaknya terhadap harga minyak, Washington pada April turut memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Biaya ekonomi akibat blokade Selat Hormuz akhirnya mendorong kedua pihak menyepakati kesepakatan damai sementara. Namun, setelah berhasil memaksa Amerika Serikat kembali ke meja perundingan melalui penutupan selat, Iran kini ingin memastikan bahwa kewenangan tersebut diakui secara resmi.

Profesor Sejarah Modern Universitas St Andrews di Skotlandia, Ali Ansari, mengatakan bahwa kedua pihak sama-sama sedang menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga sama-sama merasa berada di pihak yang menang.

Iran kini lebih memprioritaskan Selat Hormuz dibandingkan program nuklir. Teheran juga meyakini Washington telah menerima hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium serta mengencerkan persediaan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi di dalam negeri.

Selama hampir 25 tahun, program nuklir menjadi sumber utama perselisihan antara Iran dan Amerika Serikat. Persoalan tersebut memicu berbagai sanksi internasional terhadap Iran dan menjadi alasan utama yang dikemukakan Trump saat melancarkan perang.

Meski demikian, dalam kesepakatan sementara untuk mengakhiri perang, pembahasan mengenai program nuklir hanya akan ditempatkan sebagai agenda negosiasi lanjutan.

Dua sumber senior Iran mengatakan bahwa Teheran menolak untuk memulai kembali perundingan mengenai program nuklir sebelum Amerika Serikat mengakui hak Iran untuk sepenuhnya mengelola Selat Hormuz.