UEA,REDAKSI17.COM – ARAB Saudi meluncurkan inisiatif diplomatik paling intensif di Libanon dalam beberapa tahun terakhir. Riyadh kini memosisikan diri sebagai arsitek utama dalam upaya stabilisasi kawasan dengan mendorong implementasi penuh Perjanjian Taif, kesepakatan bersejarah berusia 35 tahun yang menjadi kunci untuk melucuti senjata kelompok Hizbullah.
Keterlibatan Riyadh tidak terjadi secara tiba-tiba. Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) dilaporkan melakukan lobi langsung kepada Presiden AS Donald Trump melalui panggilan telepon pribadi. Upaya ini dianggap krusial dalam mengamankan pengumuman perpanjangan gencatan senjata selama tiga minggu yang diumumkan Trump pada 23 April.
Selain Washington, Riyadh menggalang dukungan internasional dengan melibatkan mediator dari Pakistan, termasuk Perdana Menteri Shehbaz Sharif, serta berkoordinasi dengan ibu kota utama di Arab dan Eropa.
Meski ambisius, Proyek Libanon Riyadh menghadapi hambatan besar. Hingga saat ini, belum ada komite pemantauan resmi untuk mengawasi pelanggaran di lapangan, baik oleh IDF Israel maupun Hizbullah. Selain itu, Hizbullah secara teknis bukan penanda tangan resmi kerangka kerja gencatan senjata, yang menciptakan celah hukum dalam penegakan aturan.
Faktor Iran juga memperumit situasi. Perdana Menteri Libanon, Nawaf Salam, mengungkapkan bahwa operasi Hizbullah masih dipimpin oleh perwira Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Departemen Keuangan AS mengeklaim bahwa Pasukan Quds IRGC mentransfer lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun ke Hizbullah sepanjang 2026.
Upaya Saudi mendapat dukungan dari blok Eropa dan regional. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kesiapannya menyelenggarakan konferensi internasional untuk mendukung angkatan bersenjata Libanon. Senada dengan itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mendesak adanya jalan permanen menuju perdamaian, bukan sekadar jeda sementara.
Riyadh kembali menjalin hubungan penuh dengan Beirut setelah terpilihnya Presiden Joseph Aoun pada 2025 dan penunjukan Nawaf Salam sebagai Perdana Menteri. Pergeseran ini menandai berakhirnya isolasi diplomatik Saudi terhadap Libanon yang sebelumnya dipicu oleh dominasi pengaruh Iran.
Kini, dunia menunggu apakah transisi Libanon dari medan tempur regional menjadi negara berdaulat dapat tercapai sebelum jendela gencatan senjata yang sempit ini kembali tertutup oleh eskalasi militer baru. (Intellinews/I-2)
