Media tersebut bahkan menyebut Prabowo sebagai sosok yang “terlalu boros dan terlalu otoriter”.
“Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian,” tulis The Economist dalam artikelnya.
The Economist menyoroti perubahan sikap Prabowo yang dinilai kerap kontradiktif. Di satu sisi, Prabowo disebut pernah menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik.
“Apakah saya benar-benar otoriter? Saya rasa tidak… Kritik itu baik. Kita tidak boleh digerakkan oleh kemarahan atau dendam,” ujar Prabowo seperti dikutip media tersebut.
Namun di sisi lain, The Economist juga menyoroti pernyataan keras Prabowo terhadap pihak asing dan organisasi non-pemerintah.
“Kekuatan asing mendanai NGO untuk menabur perpecahan di antara kita. Mereka mengklaim sebagai penjaga demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan pers, padahal itu versi mereka sendiri,” demikian kutipan pernyataan Prabowo yang dimuat The Economist.
Media tersebut menyebut karakter Prabowo yang dinilai berubah-ubah membuat bahkan para sekutunya khawatir terhadap stabilitas makroekonomi dan kondisi demokrasi Indonesia.
Dalam ulasannya, The Economist menyoroti lima poin utama terkait pemerintahan Prabowo. Pertama adalah belanja negara yang dinilai terlalu besar dan berpotensi membebani fiskal negara.
Kedua, adanya risiko pelemahan disiplin fiskal akibat berbagai program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran jumbo.
Ketiga, meningkatnya campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi nasional. Keempat, peran militer yang disebut semakin menguat di ruang sipil dan pemerintahan.
Terakhir, The Economist juga menilai oposisi politik di Indonesia semakin melemah di bawah pemerintahan Prabowo.
Sorotan media asing tersebut muncul di tengah perdebatan publik mengenai arah demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya telah membantah adanya praktik intimidasi terhadap kelompok masyarakat sipil maupun pihak yang kritis terhadap pemerintah.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Beliau menyampaikan: kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tetapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain,” kata Dudung.
Ia juga membantah adanya tekanan atau intimidasi dari pemerintah terhadap kelompok kritis.
“Jangan kemudian seakan-akan ada intimidasi, kalau ada intimidasi berarti juga mengeklaim bahwa pemerintah ini tidak mau dikoreksi. Janganlah dibuat-buat seperti itu,” ujarnya.
Dudung kembali menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang kritik bagi publik.
“Jangan kemudian dipelintir seakan-akan Presiden tidak mau menerima masukan,” tegasnya.
