Gunungkidul,REDAKSI17.COM – Dalam upaya mempercepat perwujudan visi “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Gunungkidul. Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Gunungkidul, Kapanewon Wonosari, Jumat (24/7/2026) ini memfokuskan pada inisiasi platform kolaborasi lintas level pemerintahan untuk mencapai target swasembada air dan pangan nasional.
Asisten Deputi (Asdep) Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan, Suraji menjelaskan bahwa swasembada air merupakan poin krusial dalam Asta Cita nomor dua, yang mencakup swasembada pangan, energi, dan air. Konsep swasembada air ini diarahkan pada pengelolaan sumber daya air yang mencukupi dan berkelanjutan, guna mengatasi tantangan ketimpangan air, baik kondisi kekurangan air (kekeringan) maupun kelebihan air (banjir)—serta menjaga kualitasnya sesuai standar.
Pemerintah pusat telah menetapkan tiga pilar utama dalam perwujudan swasembada air:
- Air untuk Rakyat: Fokus pada akses air minum perpipaan, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Target nasional adalah mencapai 40% akses air minum aman pada 2029 dan 100% pada 2045.
- Air untuk Pangan: Pengembangan jaringan irigasi dan peningkatan produktivitas lahan pertanian.
- Air untuk Keberlanjutan: Konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air seperti banjir.
“Untuk mendukung pilar-pilar tersebut, pemerintah mengintegrasikan data analitik dan monitoring guna memastikan koordinasi yang sinkron antara pusat dan daerah.” papar Suraji.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih menyambut baik inisiatif “jemput bola” dari Kemenko Infrastruktur ini. Dalam paparannya, Bupati mengungkapkan bahwa Gunungkidul memiliki potensi air bawah tanah purba yang sangat luar biasa. Berdasarkan penghitungan ulang, terdapat debit sumber air mencapai 23.000 liter per detik, namun saat ini baru dimanfaatkan sebesar 58 liter per detik.
Meskipun memiliki potensi besar, Gunungkidul menghadapi kendala biaya tinggi untuk mengangkat air dari bawah tanah karena letak geografisnya yang merupakan bentang alam karst. Selain itu, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata membuat dukungan pusat sangat krusial.
“Saat ini, dampak fenomena El Nino juga mulai dirasakan dengan datangnya kekeringan yang lebih awal dan diprediksi berlangsung panjang, sehingga mengancam ketahanan air warga.” ungkap Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga menyoroti adanya 52 titik pengeboran air pertanian bantuan pusat yang asetnya belum diserahkan ke pemerintah daerah, sehingga banyak yang terbengkalai. Pihak Pemerintah Kabupaten mengusulkan agar sumber air dengan debit besar tersebut dapat dialihkan izin pemanfaatannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga masyarakat melalui PDAM.
Menanggapi kebutuhan infrastruktur tersebut, Asdep Kemenko Infrastruktur menyampaikan adanya peluang melalui Inpres (Instruksi Presiden) Jalan dan Irigasi. Untuk tahun 2026, anggaran sebesar Rp14,65 triliun disiapkan dan direncanakan akan digandakan untuk mendukung infrastruktur air dan pangan. Di Gunungkidul sendiri, saat ini sudah terdapat sembilan titik baru jaringan irigasi air tanah yang sedang berjalan.
Sebagai tindak lanjut, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gunungkidul diminta untuk segera menyiapkan paparan teknis dan dokumen pendukung (RC) guna mengakses pendanaan Inpres tersebut. Pemerintah Pusat melalui BBWS Serayu Opak juga akan memberikan asistensi dalam penyusunan usulan program agar sejalan dengan target nasional.
Sinergi ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan kekeringan tahunan di Gunungkidul, tetapi juga menjadikan daerah yang mencakup 46,63% wilayah DIY ini sebagai pelopor dalam pengelolaan air bawah tanah untuk kemaslahatan masyarakat secara luas.
