Danurejan,REDAKSI17.COM — Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 digelar di Bangsal Kepatihan, Selasa (9/12/2025). Peringatan tahun ini menekankan penguatan integritas dan kolaborasi antarinstansi sebagai kunci pencegahan korupsi di daerah.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan bahwa perilaku korupsi berawal dari kepentingan pribadi yang menutupi rasionalitas seseorang. Ia menilai korupsi dapat merusak kualitas berpikir para pelakunya.

“Keinginan korupsi itu menggerus intelektual kita hingga seperti orang kehilangan akal. Maka lebih baik kita jangan punya kepentingan agar tetap cerdas dan tidak korupsi,” ujarnya.

Hasto menambahkan bahwa aparatur perlu menjaga kejernihan berpikir dan keberpihakan pada kepentingan publik.

“Selama kita menjaga integritas dan tidak membawa kepentingan pribadi, kita bisa bekerja jernih dan tidak mudah tergoda,” katanya.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam kesempatan yang sama mengapresiasi capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) DIY yang di tahun ini berada di angka 79,4. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi daerah lain untuk meningkatkan perilaku antikorupsi.

“Skor SPI bukan sekadar angka. Rata-rata nasional SPI tahun ini 72,32 yang menggambarkan perilaku antikorupsi di instansi masing-masing. Kategorinya masih rentan, ini harus jadi perhatian kita bersama dari daerah maupun kementerian lembaga,” tegasnya.

Setyo mendorong perbaikan sistematis, pengawasan ketat, dan komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan.

Ketua KPK Setyo Budianto.

Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta Fitri Paulina Andriani menyampaikan bahwa hasil lengkap SPI 2025 untuk setiap daerah masih menunggu rilis resmi dari KPK. Ia mengonfirmasi bahwa peningkatan skor nasional tahun ini menunjukkan perbaikan, tetapi daerah tetap harus waspada.

“Untuk nasional naik dari tahun kemarin, sekarang menjadi 72 sekian. Tapi untuk masing-masing daerah, kita masih menunggu rilis lengkap dari KPK. Tahun lalu kita di 79,39 mudah-mudahan untuk 2025 kita bisa meningkat. Kami optimis begitu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Inspektorat terus memperkuat pengawasan internal dan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan.