Jakarta,REDAKSI17.COM — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.
Meitri menilai, meskipun Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang umumnya digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu, kenaikan harga yang cukup signifikan berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.
“Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata. Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi,” ujar Meitri, Selasa (10/6).
Menurut Meitri, selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen, khususnya masyarakat kelas menengah yang selama ini menggunakan BBM nonsubsidi.
“Ketika selisih harga mencapai lebih dari Rp6.000 per liter, tentu akan ada sebagian pengguna yang mempertimbangkan beralih ke BBM yang lebih murah. Jika pergeseran ini terjadi secara masif, maka distribusi dan ketersediaan BBM subsidi harus benar-benar dijaga agar masyarakat yang memang berhak tidak dirugikan,” tegasnya.
Karena itu, Meitri meminta pemerintah segera melakukan pemetaan dampak kenaikan harga Pertamax terhadap konsumsi BBM nasional. Ia juga mendorong adanya perhitungan yang akurat terkait kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.
Selain itu, Meitri meminta Pertamina dan pemerintah memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi untuk mencegah penyalahgunaan maupun penimbunan yang berpotensi memperparah situasi jika terjadi lonjakan permintaan.
“Pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi justru mengalami kesulitan memperoleh haknya akibat meningkatnya permintaan dari kelompok pengguna yang sebelumnya mengonsumsi BBM nonsubsidi,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian kondisi global, Meitri juga menekankan pentingnya kemampuan pemerintah dalam memprediksi pergerakan harga minyak dunia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sektor energi nasional. Menurutnya, selain mitigasi jangka pendek, pemerintah perlu menghadirkan tata kelola energi yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Kami berharap pemerintah segera menyampaikan langkah mitigasi yang jelas kepada publik. Kenaikan harga Pertamax tidak boleh berujung pada kelangkaan BBM subsidi maupun keresahan masyarakat. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutup Meitri.
