Berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada 30 September 2026, perubahan mencakup sejumlah posisi strategis di bidang hilirisasi, transisi energi, pembangunan manusia, politik dan keamanan, luar negeri, industri, keuangan, pertanian, serta kehutanan, kelautan, dan perikanan.
Dalam keputusan tersebut, Bahlil Lahadalia diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sugiyono menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurachman diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Perubahan juga terjadi di sektor industri. Mohamad Sarmuji diangkat sebagai Menteri Perindustrian. Sementara Drajat Hari Wibowo dipercaya sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Di Kementerian Keuangan, Presiden mengangkat Nur Kholisoh Ibnu Aman dan Luki Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Adapun Mohamad Saleh Mustafa diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Irwan Meilano mendapat posisi sebagai Wakil Menteri Kehutan, Kelautan, dan Perikanan.
Berikut daftar menteri dan pejabat yang diangkat:
- Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM.
- Sugiyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
- Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
- Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
- Dradjad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Nurkolisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
- Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Selain jajaran kementerian, perubahan juga terjadi pada sejumlah posisi strategis di luar kabinet.
Listio Sigit Prabowo diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sedangkan Deddy Prasetyo menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Arianto Wibowo diangkat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara Mohamad Fadil Imron dipercaya sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Perubahan juga menyentuh Ombudsman Republik Indonesia. Nuzran Zohair diangkat sebagai Ketua Ombudsman RI dan Radian Sam sebagai anggota untuk sisa masa jabatan 2026–2031.
Seluruh pengangkatan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.





