Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Prinsip money follow program menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta ke depan, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Prinsip tersebut dinilai penting agar anggaran daerah benar-benar fokus pada program prioritas yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2027 di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta, Selasa (20/1). Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh lagi terjebak pada pola money follow function yang membuat anggaran terpecah-pecah dan hasil pembangunan sulit terlihat.
“Kalau money follow function, anggarannya dibagi sedikit-sedikit, merata tapi akhirnya tidak kelihatan hasilnya. Jadi yang kita dorong adalah money follow program, fokus pada program yang manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat,” ujar Hasto.
Hasto juga menekankan pentingnya inovasi yang tidak sekadar formalitas, tetapi mampu mengubah mindset dan mendobrak tatanan lama. Ia meminta seluruh perangkat daerah berani menghadirkan terobosan, termasuk melalui quick win yang benar-benar membawa perubahan dalam pelayanan publik dan pembangunan.
Di sektor pendidikan, pihaknya memastikan perluasan akses SMP negeri dengan penambahan kelas di wilayah Umbulharjo serta kebijakan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik difabel, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Yogya
Hasto juga mendorong penguatan ekonomi lokal agar perputaran uang tetap berada di Kota Yogyakarta. Melalui kolaborasi dengan sektor perhotelan dan pengembangan UMKM, Pemkot berupaya menekan ketimpangan ekonomi dan menurunkan Gini Ratio yang masih tergolong tinggi.
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menjelaskan bahwa konsultasi publik RKPD 2027 dilaksanakan sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yakni membahas rancangan awal RKPD bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan dokumen.
“Masukan dan saran dari peserta konsultasi publik nantinya akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat,” ujar Agus.
Forum konsultasi publik ini diikuti sekitar 125 peserta yang terdiri atas pimpinan dan anggota DPRD Kota Yogyakarta, Sekretaris Daerah, asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat. Unsur masyarakat yang hadir antara lain akademisi, Dewan Pendidikan, Dewan Kebudayaan, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga berbagai komunitas seperti Forum Anak, Karang Taruna, komunitas lingkungan, dan komunitas kreatif.
Tuwanggana turut serta dalam pembahasan rencana awal RKPD 2027
Dalam penyusunannya, RKPD 2027 menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, mulai dari partisipatif, politis, teknokratik, hingga sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan melalui Musrenbang afirmasi GESI, Musrenbang kelurahan, dan Musrenbang kemantren. Selain itu, diterapkan pula pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk menghasilkan perencanaan yang terintegrasi, efisien, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Untuk tahun 2027, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029, tema pembangunan yang diusulkan adalah akselerasi pembangunan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Empat prioritas pembangunan ditetapkan, yakni pemantapan kualitas sumber daya manusia, pemantapan kualitas infrastruktur dan lingkungan, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi pelayanan publik.
Sementara, salah satu narasumber dari akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Amirullah Setya Hardi, memberikan pandangan akademik terkait peran RKPD sebagai landasan operasional RPJMD. Ia menjelaskan bahwa RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan, yang wajib diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional.
Amirullah menekankan pentingnya kejelasan tujuan, kebijakan, program, hingga indikator kinerja (KPI) dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, pendekatan money follow program harus diikuti dengan penajaman target, indikator outcome, serta evaluasi terhadap capaian yang sudah melampaui target agar akselerasi pembangunan benar-benar tepat sasaran.
“Kalau indikator sudah tercapai bahkan melampaui target, maka tidak tepat lagi disebut akselerasi. Yang perlu dilakukan adalah koreksi sasaran dan fokus pada isu strategis yang benar-benar membutuhkan percepatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan Kota Yogyakarta, antara lain ketimpangan ekonomi yang tercermin dari tingginya Gini Ratio, pengangguran terdidik, pergeseran struktur ekonomi ke sektor jasa, serta keterbatasan sumber daya dan lahan.
Oleh karena itu, Amirullah menekankan perlunya akselerasi pembangunan yang berorientasi pada outcome, bukan sekadar output. Ia mendorong penajaman prioritas, penguatan sinergi lintas perangkat daerah, pemanfaatan instrumen pendanaan yang efisien, serta integrasi program unggulan kepala daerah agar memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Tanpa ukuran yang jelas, kita tidak akan pernah tahu apakah kita sedang menang atau kalah dalam pembangunan,” pungkasnya.
