JAKARTA,REDAKSI17.COM — Kalangan perguruan tinggi negeri berencana membentuk kelompok kerja (pokja) lintas kampus untuk mempercepat pengembangan teknologi strategis nasional, salah satunya di sektor perkapalan. Langkah tersebut menjadi salah satu tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 yang ditutup Presiden Prabowo Subianto. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok mengatakan forum sarasehan yang dibuka dan ditutup langsung oleh Presiden telah membuka ruang dialog yang luas antara pemerintah dan kalangan akademisi
“Kita diberikan kebebasan untuk bertanya dan kami membuka akses ke seluruh peserta untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita rangkum untuk diajukan ke Pak Presiden dan sudah diterima beliau,” ujar Eduart usai mendampingi Presiden Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Menurut Eduart, sejumlah isu strategis yang dibahas dalam sarasehan kemudian berkembang menjadi gagasan pembentukan kelompok kerja atau satuan tugas yang melibatkan perguruan tinggi dan kementerian teknis. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pembentukan pokja percepatan pengembangan industri perkapalan nasional. Gagasan tersebut muncul setelah Presiden menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknologi perkapalan dalam negeri. “Ketika Presiden mengarahkan bahwa kita butuh peningkatan teknologi untuk perkapalan, salah satu output dari sarasehan ini adalah adanya pokja khusus terkait percepatan pembuatan kapal,” katanya.
Rincian Biaya Masuk Kuliah PTN 2026, UGM, UI dan ITB KKN Tematik Dinilai Mampu Atasi Kemiskinan, Pemerintah Dorong Pengembangannya di PTN Eduart menjelaskan pokja tersebut nantinya akan melibatkan sejumlah perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang perkapalan, termasuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan teknologi maritim nasional. Pokja tersebut juga akan berkolaborasi dengan kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), guna memastikan hasil riset dan inovasi kampus dapat diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah.
“Jadi ada keterlibatan akademisi untuk mengawal sekaligus memberikan kontribusi optimal agar program-program untuk rakyat ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain isu teknologi, forum sarasehan juga banyak membahas kesamaan pandangan antara pemerintah dan akademisi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Menurut Eduart, selama tiga hari pelaksanaan sarasehan, para peserta memperoleh penjelasan langsung dari Presiden maupun menteri teknis mengenai arah kebijakan pemerintah.
“Nah dengan tiga hari kemarin ini, kita mendapatkan informasi langsung. Presiden menyampaikan kebijakan, menteri terkait juga hadir untuk menjelaskan secara detail,” katanya. Beberapa kebijakan yang mendapat perhatian dan diskusi mendalam antara lain terkait konversi energi dan ketahanan pangan. Eduart menilai diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif.
“Bahkan ketika ada diskusi yang cukup alot, kementerian teknis justru mengundang untuk menindaklanjuti pembahasan di kantor pada hari berikutnya,” ujarnya.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui perluasan beasiswa juga menjadi salah satu usulan utama yang disampaikan para rektor kepada Presiden. Menurut Eduart, usulan tersebut mencakup beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, mahasiswa kurang mampu, calon mahasiswa, hingga beasiswa program doktor (S3) bagi dosen.
“Itu termasuk salah satu poin yang banyak diusulkan. Baik untuk mahasiswa maupun beasiswa S3 untuk dosen, dan itu direspons positif oleh Pak Presiden,” katanya.
Ia menilai peningkatan kualitas SDM merupakan prasyarat utama untuk memperkuat daya saing nasional. Karena itu, dukungan pemerintah terhadap pendidikan dinilai perlu mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ke depan, MRPTNI akan melakukan konsolidasi bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memastikan berbagai rekomendasi hasil sarasehan tidak berhenti pada tataran diskusi. “Kita tidak menginginkan sarasehan ini hanya berhenti di diskusi, tetapi harus ada tindak lanjut nyata sesuai arahan Presiden,” kata Eduart.
