Yogyakarta,REDAKSI17.COM– Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menerima silaturahmi para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (23/7). Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu menjadi ruang dialog bagi tokoh lintas agama, akademisi, dan pegiat masyarakat sipil untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu kebangsaan, kondisi sosial kemasyarakatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Hadir dalam silaturahmi kebangsaan tersebut Nyai Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode M. Syarif, Pdt. Gomar Gultom, Prof. M. Amin Abdullah, Ery Seda, A. Setyo Wibowo SJ, dan Beka Ulung Hapsara. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keterbukaan, mencerminkan semangat silaturahmi dan dialog dalam memperkuat komunikasi antarelemen bangsa di tengah dinamika kehidupan nasional.
Perwakilan GNB, Alissa Wahid, mengatakan kunjungan ke Keraton Yogyakarta merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi kebangsaan yang dilakukan GNB dengan sejumlah tokoh nasional. Menurutnya, GNB memandang penting bersilaturahmi dengan Sri Sultan karena kondisi kebangsaan saat ini, sekaligus mempertimbangkan rekam jejak Sri Sultan serta peran historis Keraton Yogyakarta dalam perjalanan bangsa Indonesia.
“Kami bertemu dengan Sri Sultan karena kondisi kebangsaan saat ini, tetapi juga karena dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Keraton Yogyakarta tidak pernah memiliki peran yang kecil, selalu memberikan kontribusi besar, termasuk ketika Indonesia menghadapi masa-masa genting. Karena itu kami memandang penting berdialog dengan Sri Sultan dan menyampaikan berbagai pandangan serta aspirasi yang kami himpun dari masyarakat,” ujar Alissa.
Dalam dialog tersebut, delegasi GNB menyampaikan sejumlah pandangan mengenai pentingnya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara, penegakan hukum yang berintegritas, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta komunikasi yang terbuka dalam penyusunan kebijakan publik. Berbagai pandangan tersebut menjadi bagian dari pertukaran gagasan dalam forum silaturahmi kebangsaan.
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. M. Amin Abdullah, mengatakan salah satu isu yang dibahas adalah pentingnya memperkuat akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, dialog juga menyinggung urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
Sementara itu, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa berbagai aspirasi yang diterima GNB menunjukkan pentingnya membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokrasi yang sehat.
Pandangan tersebut diperkuat mantan Komisioner KPK Laode M. Syarif, yang menilai integritas aparat penegak hukum menjadi salah satu prasyarat utama dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Adapun Pdt. Gomar Gultom menekankan pentingnya dialog dan komunikasi dalam penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan, termasuk yang berkaitan dengan Papua.
Alissa Wahid menegaskan Gerakan Nurani Bangsa merupakan gerakan moral yang berpijak pada nilai-nilai kebangsaan dan tidak bergerak dalam ranah politik praktis. Seluruh hasil dialog bersama berbagai tokoh bangsa, termasuk dalam silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, akan dirumuskan menjadi Pesan Kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa yang direncanakan disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.
Silaturahmi antara Sri Sultan Hamengku Buwono X dan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ruang dialog antarelemen bangsa, merawat persatuan, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika kehidupan nasional. Semangat musyawarah dan saling menghormati yang mewarnai pertemuan itu menjadi fondasi penting dalam memperkokoh persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Humas Pemda DIY
